Ketika Kebebasan Beragama dan Kesetaraan Gender Berbenturan

Azis Anwar | CRCS | Jurnal Kelas

Manifestasi dari kebebasan beragama tidak selalu bersahabat dengan upaya memperjuangkan kesetaraan gender. Pada kenyataannya, sebagian dari ekspresi keagamaan mengandung ajaran atau praktik yang memberikan pembenaran bagi ketimpangan relasi lelaki-perempuan dan diskriminasi berbasis gender. Dalam tataran institusional, isu ini menjadi debat antara promotor Freedom of Religion or Belief (FORB) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Adakah jalan untuk menengahi?

Membahas persoalan ini, satu kelas dalam mata kuliah Religion and Human Rights yang ditawarkan CRCS UGM selama semester pendek 2017 menghadirkan Dr. Lena Larsen sebagai pengajar tamu. Dr. Larsen adalah direktur Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief yang merupakan bagian dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Universitas Oslo. Dalam kelas ini, Dr. Larsen secara khusus membahas kasus Islam—beliau sendiri adalah seorang muslimah.

Dr. Larsen memaparkan, persoalan FORB-CEDAW dalam kasus Islam menjadi lebih kompleks ketika beberapa klausul dalam CEDAW dianggap bertentangan dengan syariah. Sebagian umat Islam bahkan memandang kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum sebagai ancaman terhadap identitas Islam oleh Barat.

CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1979, telah diratifikasi oleh 189 negara, tapi menjadi konvensi yang paling banyak mendapat reservasi (penolakan terhadap sebagian ketentuan dalam konvensi). Dua puluh empat dari 58 anggota Organisasi Kerja Sama Islam melakukan reservasi, dan sebagian merujuk ke syariah atau hukum Islam sebagai alasan. Di antara ketentuan dalam CEDAW yang banyak mendapat reservasi dari anggota OKI ialah pasal 2 tentang institusionalisasi CEDAW melalui konstitusi dan lembaga negara dan pasal 16 tentang pernikahan, sementara Komite CEDAW memandang dua pasal itu sebagai bagian pokok CEDAW yang semestinya tak bisa dinegosiasi. (Baca teks CEDAW di sini.)

Reformasi

Dr. Larsen mengusulkan minimal dua upaya yang dapat ditempuh untuk menengahi ketegangan ini. Pertama, melalui kampanye “reformasi” (ishlah) atau “pembaruan” (tajdid) di dunia Islam, satu upaya yang pernah digencarkan kaum muslim “modernis”, yang dipromotori oleh Muhammad Abduh(1849-1905).

Argumen kaum modernis mengenai kesetaraan gender berporos pada spirit dasar syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan, sebagai pijakan dalam melihat kembali pandangan-pandangan tradisional. Dalam pandangan muslim modernis, spirit dasar berupa keadilan dan kemaslahatan itu bersifat tetap sepanjang zaman, sementara manifestasinya melalui fikih dapat berubah karena mempertimbangkan konteks zaman.

Dalam isu kesetaraan gender, argumen muslim modernis bermula dari peninjuan ulang terhadap makna keadilan. Konsep keadilan di era pra-modern dan di zaman modern tidaklah sama. Pada era pra-modern, keadilan merujuk pada peran gender dan sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam masyarakat pra-modern, kesetaraan untuk orang-orang yang peran sosialnya tidak setara merupakan ketidakadilan. Inilah konteks sosial saat fikih tradisional ditulis, ketika kesetaraan gender belum menjadi isu—dan memang, kesetaraan gender merupakan isu modern. Paradigma semacam ini merembes dalam ketentuan fikih tradisional mengenai relasi lelaki-perempuan dalam pernikahan, pembagian hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga, jatah warisan, hingga akses terhadap posisi sosial tertentu.

Kini konsep keadilan telah mengalami perkembangan. Di zaman modern, keadilan tak bersumber dari peran gender/sosial seseorang, melainkan dari dirinya sebagai manusia yang bermartabat (human dignity). Spirit zaman modern meletakkan posisi lelaki dan perempuan secara setara sebagai sesama manusia dan peran gender/sosial bukan sebagai hal yang inheren atau terwarisi. Dengan kata lain, rujukan keadilan telah mengalami perubahan titik berangkat.

Dalam terang pemikiran semacam ini, pandangan-pandangan fikih tradisional dimungkinkan untuk ditinjau ulang dan dikontekstualisasikan dengan spirit zaman modern. Kontekstualisasi penting karena, dengan berubahnya zaman, apa yang dinyatakan sebagai maslahat juga turut berubah.

Prinsip-prinsip

Kedua, untuk menengahi ketegangan FORB-CEDAW, Dr. Larsen memberikan bingkai pemikiran dengan membedakan antara kebebasan internal (forum internum) dan eksternal (forum externum). Dalam beragama, kebebasan internal ialah kebebasan untuk memilih, mengadopsi, dan mengubah agama. Kebebasan eksternal adalah kebebasan untuk memanifestasikan agama, baik dalam praktik, penyebarluasan, maupun penerapan dalam kehidupan sosial. Kebebasan internal tak bisa diganggu gugat (inviolable), sementara kebebasan eksternal bersangkut paut dengan hak asasi manusia lain dan karena itu memungkinkan untuk dibatasi.

Dalam kasus debat FORB-CEDAW, Dr. Larsen merekomendasikan untuk merujuk laporan dari Prof. Heiner Bielefeldt, pelapor khusus (special rapporteur) PBB mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan 2010-2016. (Prof. Bielefeldt juga sempat memberikan kuliah di UGM. Baca liputannya di sini.)

Dalam laporannya ke Majelis Umum PBB (A/68/290), Prof. Bielefeldt menekankan setidaknya tiga nilai pokok dari HAM. Pertama, prinsip non-diskriminasi. Ini prinsip yang mendasari semua hak, termasuk hak dalam beragama/berkeyakinan. Karena itu, manifestasi FORB tidak boleh mengandung hal-hal yang dalam praktiknya mempromosikan diskriminasi.

Kedua, untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai HAM, laporan Prof. Bielefeldt itu merujuk pada prinsip yang diformulasikan dalam Konferensi Dunia tentang HAM yang diadakan di Vienna pada 1993, yakni bahwa “semua hak asasi manusia bersifat universal, tak terbagi (indivisible), saling tergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated).” Dengan kata lain, alih-alih dibenturkan, hak-hak asasi manusia itu seharusnya saling menguatkan. Dibawa ke dalam konteks FORB-CEDAW, manifestasi kebebasan beragama haruslah sensitif gender dan tidak diskriminatif terhadap perempuan.

Ketiga, laporan Prof. Bielefeldt itu menyatakan bahwa HAM pada dasarnya adalah untuk melindungi manusia. Dalam konteks FORB, HAM melindungi orang yang beragama (believers rather than belief”). Pandangan ini sejatinya berporos pada nilai paling fundamental dari HAM itu sendiri, yakni penghormatan pada manusia (human dignity).

Dengan ketiga cara pandang ini, manifestasi FORB dalam praktik-praktik yang berbahaya (harmful practices) atau melanggar prinsip human dignity harus dicegah, sekalipun ia dijustifikasi dengan argumen keagamaan. Di antara contohnya ialah mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation), honour killing, pernikahan paksa, pernikahan di bawah umur, dan penolakan terhadap hak perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan.

HAM dengan banyak cabangnya mengandung manifestasi yang bisa jadi bertentangan antara satu jenis hak dengan jenis hak yang lain. Ketika terjadi pertentangan, jalan tengah dicari dengan mengembalikannya pada prinsip-prinsip yang menjadi akar dari HAM itu sendiri, yakni prinsip HAM sebagai satu kesatuan, prinsip penghormatan terhadap human dignity, dan prinsip non-diskriminasi.[]

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa : English

Tinggalkan Balasan