Freedom of Religion in the Perspective of the Rights of Persons with Disabilities

WED-FORUM-02-10-BANNER-CRCS

Abstrak

Kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan seseorang dan berpartisipasi penuh dalam komunitas agama seseorang adalah salah satu hak asasi manusia secara eksplisit dinyatakan dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Namun, di Indonesia seperti di banyak negara lain, penyandang cacat adalah salah satu kelompok dikecualikan dari menikmati hak asasi manusia penuh mereka.

Dua jenis hambatan menjaga orang penyandang cacat dari akses rumah ibadah. Hambatan sikap termasuk kesalahpahaman dalam pola pikir para pemimpin agama tentang konsep kecacatan, stigma dan menjaga prasangka penyandang cacat dari kontribusi yang signifikan atau bahkan terlibat dalam komunitas keagamaan mereka. hambatan lingkungan yang dihasilkan dari desain dan faktor arsitektur mencegah penyandang disabilitas dari akses fisik ke rumah-rumah ibadah dan dari berolahraga kebutuhan rohani mereka sama dengan orang lain.

Makalah ini akan membahas bagaimana kecacatan adalah konsep yang berkembang yang dihasilkan dari interaksi antara orang dengan gangguan dan hambatan sikap dan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif di masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Selain itu, akan mengeksplorasi kebijakan review, strategi dan rekomendasi berdasarkan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19/2011 dan peraturan daerah / Perda nomor 9/2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang cacat di Provinsi Bali yang berusaha untuk memastikan hak untuk kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi manusia para penyandang cacat.

Pembicara

Risnawati Utami telah menjadi aktivis hak gender dan kecacatan sejak tahun 1999 dan saat ini berbicara di seluruh Indonesia dan luar negeri advokasi hak-hak penyandang cacat dan pembangunan dalam Konferensi PBB Pihak Negara ke Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Lulusan Fakultas Hukum, Universitas 11 Maret Solo, pada tahun 2006, ia dianugerahi Program Fellowship dari Yayasan International Ford untuk mendapatkan gelar Master di bidang Kebijakan Internasional Kesehatan dan Manajemen di Brandeis University, Massachusetts, Amerika Serikat. Saat ini, dia bekerja untuk OHANA, sebuah organisasi non-profit di Yogyakarta yang berfokus pada advokasi hak-hak penyandang cacat dan studi kebijakan dan aktif mempromosikan “pembangunan cacat inklusif” di Agenda 2030 / tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan global.

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa : English

Tinggalkan Balasan