NEWS

Potret Kehidupan Beragama di Indonesia dalam Laporan CRCS

Selasa, 27 Maret 2012 | viewed (942)

Ari Dwipayana (kanan) - KH. Dian Nafi (tengah) - Suhadi Cholil (dosen CRCS UGM-kiri) 

Potret kehidupan beragama di Indonesia setidaknya direkam oleh 4 lembaga: Kementerian Agama, The Wahid Institute, Setara Institute, dan CRCS UGM. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat, Kementerian Agama RI telah merilis “Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2011” pada 29 Februari 2012. Sebelumnya, The Wahid Institute telah melansir laporan tentang praktek kebebasan beragama dan tolerasi di Indonesia sepanjang tahun 2011 pada Kamis 29 Desember 2011. Lebih awal dari itu, Setara Institute telah menyampaikan Refleksi Akhir Tahun Kondisi Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia 2011 di Jakarta tanggal 19 Desember 2011.

 

Hadir paling belakangan, CRCS UGM baru melaunching “Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011” di hadapan puluhan jurnalis yang memenuhi Ruang Stana Parahita Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Rabu 22 Maret 2012 lalu. Beberapa kasus penting yang terjadi pada akhir tahun 2011 seperti pengusiran pengikut Ahmadiyah di Lombok, heboh GKI Yasmin yang tak kunjung selesai, dan penyerangan terhadap jama’ah Syiah di Sampang menyita perhatian dan memerlukan penelaahan serius sehingga menyebabkan “keterlambatan” CRCS dari lembaga-lembaga yang lain.

 

Ari Dwipayana yang hadir sebagai pembahas pada kesempatan launching tersebut mengungkapkan, Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011 CRCS UGM memiliki beberapa poin pembeda. “Laporan CRCS tidak menekankan pada statistik tetapi memaparkan case study tentang kehidupan beragama di Indonesia.”

 

Di bagian lain, Dosen FISIPOL UGM ini menemukan indikasi kuat terjadinya “normalisasi kekerasan” baik oleh pemerintah maupun kelompok pelaku anarkis. “Kekerasan yang terjadi dianggap masih dalam batas-batas kewajaran. Apabila terus dibiarkan, tentu akan berbahaya bagi kehidupan bernegara.”

 

Nuansa civic pluralism, bagi Ari menjadi ciri khas Laporan CRCS. Yang ditelisik bukanlah soal perdebatan doktrin-doktrin agama, akan tetapi bagaimana posisi negara dalam mengelola kehidupan beragama. Negara menjadi penting karena konstitusi telah mengamanahkan kepada negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara untuk berkeyakinan. Kebijakan publik yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun DPR harus dikritisi. “Kita harus mempertanyakan apakah produk undang-undang yang dibahas oleh DPR benar-benar keinginan rakyat atau hanya kelompok tertentu saja. Modus komodifikasi agama di ranah politik dengan tujuan meraih dukungan dan sumber memperoleh pendapatan juga harus dicermati. Karena cara-cara politisi meraih pundi-pundi ekonomi tidak saja lewat perumusan undang-undang sumber daya alam, tetapi juga dari undang-undang terkait agama.”

 

Minority with in, juga masih menyisakan persoalan. Penanganan terhadap Ahmadiyah, Syiah dan kasus sengketa pendirian gereja di berbagai tempat memperlihatkan kecenderungan pemerintah pusat untuk bermain aman. “Pemerintah pusat cenderung diam, membiarkan, dan menyempitkannya menjadi kasus lokal. Maka tak mengherankan apabila di DIY, Sultan tidak mau membubarkan Ahmadiyah, tetapi Gubenur Jawa Barat cukup keras,” tambah pakar ilmu pemerintahan ini.

 

Sementara, KH. Dian Nafi yang tampil sebagai pembahas kedua mamaparkan bahwa Laporan Kehidupan Beragama CRCS UGM memperlihatkan kepada khalayak tentang ada persoalan serius di Indonesia. Pendidikan agama yang didapatkan oleh masyarakat baik di lembaga pendidikan, di rumah ibadah, dan media ternyata belum mampu meredam aksi kekerasan bermotif agama. Bahkan, agama sering dijustifikasi untuk melakukan anarkisme. “Padahal tujuan pendidikan agama adalah respek diri termasuk di dalamnya penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan serta komitmen dalam kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan,” tegas Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Muayyad Windan Sukoharjo ini. (ANG)


7XRP7

OTHER NEWS