Wednesday, March 17, 2010
| Home | Profile | Staff & Lecturer | Student | Alumni |
|
|
|||||||
|
Wednesday, March 17, 2010 |
|
||||||
|
MA ProgramTalkshow ResonansiReligion & SciencePublishing & LibraryStudent & AlumniForumArchives
Guest Book
|
EditorialEpisode 34: 26 Juli 2007"Perlukah PLTN untuk Indonesia?"Rencana pemerintah untuk meneruskan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jepara kembali memunculkan sikap pro dan kontra. Sementara pemerintah tampaknya sudah amat yakin, penentangan atas proyek ini belakangan makin memanas. Dalam situasi ini, tantangannya adalah bagaimana pro-kontra, yang amat wajar di alam demokrasi, dijalani dan dikembangkan dengan sehat untuk mencapai sikap akhir yang menguntungkan bangsa Indonesia. Pihak pendukung berkeyakinan bahwa PLTN sangat dibutuhkan untuk memasok kebutuhan energi sebagai alternatif bagi sumber-sumber energi lain yang semakin menyusut, seperti minyak, atau yang terlalu “kotor” (menyebabkan polusi) seperti batu bara. Dalam acara Talkshow Agama dan Budaya di RRI dan TVRI Yogya (26/7/07), Dr. Ing. Sihana, ketua jurusan Teknik Fisika UGM, menambahkan beberapa alasan lain. Meskipun investasi awalnya cukup besar, dalam jangka panjang PLTN akan menjadi jauh lebih murah. Dari segi keamanan, pembangunan, PLTN justru melewati prosedur yang jauh lebih ketat (dibanding sumber tenaga listrik lain) mulai dari awal pembangunannya hingga pembersihan tapaknya kelak setelah berhenti beroperasi. Selain itu, menurutnya, tenaga-tenaga Indonesia telah cukup berpengalaman mengoperasikan reaktor nuklir, meskipun selama ini terbatas untuk riset, bukan pembangkit daya. Meski demikian, argumen ini tak meyakinkan banyak masyarakat awam, ilmuwan, maupun tokoh agamawan yang tetap bergiat menentangnya. Prof. Liek Wilardjo, fisikawan dari Universitas Kristen Duta Wacana, mempertanyakan semua alasan itu. Ia melihat, ada sumber-sumber lain yang belum cukup digali, seperti tenaga surya dan angin. Ada juga kemungkinan memproses batu-bara, yang tersedia cukup banyak di Indonesia, sehingga menjadi sumber energi amat bersih, tak kalah dibanding nuklir. Dari segi ekonomis ini memang masih perlu dihitung-hitung lagi, tapi ada beberapa alasan lain yang perlu dipertimbangkan. Ada juga soal pembuangan limbah nuklir yang hingga kini belum bisa diselesaikan dengan memuaskan. Faktor ekonomis juga menjadi salah satu pertimbangan Zakaria Anshori, tokoh NU dan sekretaris DPC PKB Jepara yang menolak PLTN. Ia khawatir jika PLTN dibangun dengan hutang luar negeri yang mahal, maka meskipun diiklankan sebagai energi murah, ini justru akan membebani beberapa generasi bangsa Indonesia. Zakaria dan Liek juga amat mengkhawatirkan resiko keamanan PLTN yang bisa bersumber pada beberapa hal. Pertama, sebagai teknologi tinggi dan sensitif, PLTN menuntut kemampuan tinggi operatornya—bukan hanya soal pengetahuan teknis, tapi juga disiplin atau mentalitas. Dari pengalaman reaktor yang sudah berjalan, amat sering terjadi insiden-insiden yang meskipun kecil tapi serius dan menuntut penanganan cepat. Sudah siapkah kita? Kedua, kondisi geologis Indonesia yang termasuk dalam wilayah cincin api amat rentan. Bahkan Jepang, yang sebetulnya amat berpengalaman mengoperasikan PLTN, sempat kecolongan, ketika 3 minggu lalu salah satu PLTN terbesarnya mengalami kebocoran dan ditutup menyusul gempa yang besarnya melebihi antisipasi perancang PLTN itu. Mempertimbangkan itu semua, Liek menyarankan, kalaupun bersikeras membangun PLTN, kita perlu bersabar hingga teknologi ini cukup aman—dalam perkiraannya ini butuh waktu sekitar 40 tahun lagi. Dalam talkshow, beberapa mahasiswa Teknik Fisika UGM menyesalkan adanya kesan meremehkan kemampuan bangsa dan ketakutan berlebihan yang akan menghambat kemajuan bangsa. Liek menyampaikan bahwa ini bukanlah ketakutan berlebihan karena didasarkan pada pengetahuan mengenai resiko, pengalaman negara lain yang sudah mengoperasikan PLTN, dan track record bangsa kita. Yang penting dijaga adalah prinsip kehati-hatian (prudence), bukan ketakutan. Di sisi lain, Zakaria masih berkeyakinan bahwa pada saat ini PLTN lebih banyak menimbulkan madharat (kerusakan) dari pada maslahat (kebaikan). Berdasarkan prinsip etis Islam, mencegah madharat harus diutamakan dari pada menciptakan maslahat. Prinsip etis ini kiranya tak sulit diterima agama lain. Dalam pro-kontra ini, kita tampaknya perlu mundur selangkah dulu dan mulai pada beberapa kesepakatan penting. Salah satunya, bahwa Indonesia saat ini perlu mengupayakan sumber energi alternatif karena yang ada sudah sangat terbatas. Persoalannya adalah apakah PLTN cukup aman (mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia, kemampuan bangsa, dan tingkat teknologinya sendiri) dan cukup ekonomis (baik dalam hal investasi awal maupun jangka panjangnya). Untuk menghargai demokrasi di Indonesia, kita perlu mendukung diskusi publik yang sehat. Syarat utamanya: semua pihak—pendukung dan penentang—perlu menyampaikan informasi dengan jujur, apalagi ini menyangkut teknologi tinggi yang tak mudah dipahami masyarakat. Peringatan ini khususnya disampaikan kepada pemerintah yang, bagaimana pun, memiliki kemampuan lebih besar dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini dibanding kelompok-kelompok masyarakat. Dan sewajarnyalah pemerintah perlu menahan diri dulu dari buru-buru mengambil keputusan, sementara isu-isu tersebut didiskusikan, hingga kehawatiran masyarakat bisa dijawab dengan baik.
submitted by:
More editorial...
|
|||||||||||||||
| copyright © 2007 , CRCS | ||||||||||||||||