Judul: Gerakan Misi dan Dakwah di Balik Kerusuhan Sosial Bernuansa Agama di Indonesia: Studi Analisis terhadap Beberapa Laporan Penelitian Kasus Kerusuhan Situbondo dan Rengasdengklok Tahun 1996-1997

Penulis: Ruzi Haryadi (CRCS, 2007)

Kata-kata Kunci: misi, dakwah, kerusuhan, konflik, Rengasdengklok, Situbondo

Abstrak:

Dalam masa satu dasawarsa terakhir, banyak terjadi kerusuhan dan konflik yang melibatkan umat beragama, secara khusus terjadi antara umat Kristiani dan Muslim Indonesia. Kerusuhan dan konflik ini menyisakan banyak korban, puing-puing dan reruntuhan sekaligus juga pertanyaan ”Mengapa kerusuhan tersebut bisa terjadi?” dan ”Apa akar permasalahan di balik itu semua?” Banyak analisis yang telah dikemukakan para pakar untuk menjawab persoalan tersebut mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Namun penulis dalam penelitian ini mencoba mencari sisi lain dalam memberikan jawaban pada pertanyaan yang sama.

Judul: Teologi Pembebasan dalam Penafsiran Al-Quran (Perspektif Farid Esack tentang Kerjasama Antaragama Melawan Ketidakadilan) 

Penulis: Erik Sabti Rahmawati (CRCS, 2006)

Kata-kata kunci: Teologi pembebasan, penafsiran al-Qur’an, Kerjasama antaragama.

Abstrak:

Penelitian ini berusaha menjawab tiga persoalan berkaitan dengan ide-ide Farid Esack, (1) bagaimana Farid Esack mengaplikasikan prinsip-prinsip liberation theology dalam upaya menafsirkan al-Qur’an? (2) bagaimana pandangan Esack tentang pluralisme agama dan kerjasama antarumat beragama? (3) mengapa Esack mengumandangkan pendapatnya tentang pluralisme agama dan kerjasama antarumat beragama dalam al-Qur’an?

Judul: Dialog Antarumat Beragama: Studi Kasus tentang BKSAUA di Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Penulis: Samsi Pomalingo (CRCS, 2004)

Kata-kata Kunci: BKSAUA, dialog, pembebasan dant tanggungjawab global

Abstrak:

Tesis ini menggambarkan dan menganalisis peran Badan Kerjasama Antarumat Agama (BKSAUA) dalam kehidupan antarumat beragama di Manado, Sulawesi Utara. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh organisasi ini telah ikut serta membangun dan menjaga citra kerjasama dan kerukunan umat beragama di daerah itu. Sebagai lembaga keagamaan yang kepengurusannya berasal dari perwakilan lima agama yang diakui oleh pemerintah, organisasi ini dibentuk pula di tiap-tiap wilayah dari tingkat propinsi sampai pada tingkat desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman, rukun dan damai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji bagaimana model-model kegiatan dan dialog antarumat beragama di Manado.

Judul: Dialog Antaragama dalam Diplomasi Publik Indonesia: Peran Departemen Luar Negeri Indonesia dalam Dialog Antaragama

Penulis: Novita Rakhmawati (CRCS, 2009)

Kata-kata Kunci: agama, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, diplomasi, diplomasi publik, dialog antaragama, Indonesia, Departemen Luar Negeri

Abstrak:

Dalam era globalisasi terutama paska Perang Dingin dan tragedi 11 September 2001, kajian mengenai peran agama dan aktor agama dalam hubungan internasional mengalami peningkatan (Haynes, 2007; Thomas, 2005; Petito and Hatzopoulos, 2003; Dark, 2000). Agama menjadi sebuah tema kebijakan intermestik (internasional dan domestik), yaitu apabila sebuah kebijakan melibatkan agama maka kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internasional dan domestik (Duncan, 2006, Kegley and Wittkopf, 2001). Dalam konteks Indonesia, penelitian yang telah ada cenderung mengkaji peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia (Perwita, 2007; Sukma, 2003). Namun, kajian mengenai dialog antaragama dalam diplomasi Indonesia, khususnya dalam diplomasi publik adalah sebuah perkembangan terbaru. Penelitian ini akan mengkaji aktivitas dialog antaragama dalam diplomasi publik Indonesia.

Judul: Dialog Antariman di Tingkat Akar Rumput: Sebuah Studi Kasus tentang Program-Program Pemberdayaan Dialog Antariman di Jawa Timur

Penulis: Siti Sarah Muwahidah (CRCS, 2007)

Kata-kata Kunci: dialog antariman, pemberdayaan, akar rumput, identitas agama

Abstrak:

Dialog antariman umumnya digunakan dalam membangun perdamaian dan pengertian antar kelompok-kelompok agama. Swidler (2000) mengatakan bahwa program antariman tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kaum akademisi dan elite agama. Ide dan problem dari komunitas akar rumput haruslah disuarakan dan didengar. Program-program semacam ini harus dilakukan di ketiga tingkatan: akademisi, pemimpin agama, dan masyarakat akar rumput, atau program tersebut akan gagal. Dalam tesis ini, saya melaporkan hasil riset lapangan saya di sebuah dusun kecil di Jawa Timur, Banyu Urip, di mana masalah kepemilikan tanah menjadi common ground (dasar) terlaksananya kerjasama antariman. Saya meneliti upaya pemberdayaan antariman yang dimulai oleh sekelompok aktivis Katolik pada tahun 1997. Program ini berhasil mendukung warga dusun mengklaim hak atas tanah mereka. Menurut Paul Knitter (1995), kerjasama antariman di level akar rumput niscaya akan memunculkan dialog antariman. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tesis ini adalah: apakah dialog yang mengikuti kerjasama antariman di Banyu Urip bisa dinyatakan sebagai dialog antariman? Dan apa signifikansi program antariman di Banyu Urip?

Judul: Perayaan Tahun Baru Imlek di Masjid: Pembauran melalui Konversi Agama dan Kontestasi Identitas 

Penulis: Ubed Abdilah S (CRCS, 2005)

Abstrak:

Penelitian tesis ini terfokus pada kelompok minoritas dari kelompok minoritas di Indonesia, yaitu kelompok muslim Tionghoa, yang ada di Indonesia. Pasca Reformasi 1998 yang meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru dan maraknya protes serta berkembangnya praktek demokrasi, tiba-tiba minoritas Tionghoa di Indonesia menjadi sorotan dan pusat perhatian. Kerusuhan Mei 1998 yang dianggap sebagai kerusuhan terburuk terhadap minoritas Tionghoa di Indonesia dalam beberapa hal telah membuka kesadaran masyarakat Indonesia dan toleransi yang lebih terbuka. Pemerintahan pasca Soeharto mulai mengubah kebijakan politisnya terhadap minoritas Cina yang berimbas pada kebijakan kultural. Hal yang pertama dilakukan adalah perkenan pemerintah bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Tionghoa (Imlek) secara terbuka. Kebijakan ini dilanjutkan dengan mereduksi beberapa Undang-Undang yang dianggap membatasi dan mendiskriminasi warga Tionghoa di Indonesia meski dalam hal status keagamaan (agama Konghucu) belum dituntaskan seperti yang diharapkan.