The Jakarta Post (Friday, November 14 2014)

Home Minister Tjahjo Kumolo has stated that followers of minority faiths can leave the religion column on their KTP (identity cards) blank. Yet the real problem beyond the debate of leaving the column blank or removing it altogether not only regards equality and civil rights for followers of aliran kepercayaan (indigenous religions or local faiths) — but the definition of agama (religion) itself.

Leaving the religion column blank for followers of faiths “which are not yet recognized as religions based on laws and regulations or adherents of kepercayaan [faiths]”, according to the 2013 Population Administration Law, was already legal in the 2006 law that it replaced.

The Jakarta Post (Friday, October 24 2014)
There are two reasons why some Muslims in Jakarta reject a non-Muslim governor, like Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. The first is the literal interpretation of the scriptures. The second is the matter of majoritarian psychology.
Those who oppose the non-Muslim leader have no common sense. Their rejection is solely based on several verses in the Koran that, according to their literal interpretation, prohibit non-Muslims from leading Muslims. In the case of Ahok, who will take over from Joko “Jokowi” Widodo as Jakarta governor, these people believe Islamic law is placed higher than the Constitution, so non-Muslim figures must be rejected because they do not suit Islamic law.
Read the whole article at www.thejakartapost.com/news/2014/10/24/elect-leaders-based-competence-not-religion.html

The Jakarta Post (September 12, 2014)
How do we deal with the so-called jilboobs, an Indonesian term for Muslim women wearing the jilbab (Islamic headscarf) while at the same time wearing clothes that emphasize their breasts (boobs)? The phenomenon of jilboobs would not be startling if we properly understood the case.
First, let’s raise again the old question: Why is the jilbab (the popular Indonesian name for hijab) a religious obligation for Muslim women? Most Indonesian Muslim women would not know the rational answer, the raison d’etre or, in terms of Islamic jurisprudence, the ‘illat al-hukm.
Many Indonesian Muslim women most likely wear the jilbab only to follow the mainstream trend — the tradition, or rather the popular culture within the Muslim community.
Read more here.
Aziz Anwar Fachruddin
A graduate student at the Center for Religious and Crosscultural Studies (CRCS) UGM, Batch 2014

Kedaulatan Rakyat 5 Agustus 2014

*Ahmad Khotim Muzakka

Bagaimana nasib pluralitas pasca-pemilihan presiden 2014? Pertanyaan ini patut dikemukakan mengingat Indonesia dihuni Beragam manusia dari berbagai kultur, kebudayaan, dan agama. Berbicara pluralistas tidak sekedar menonjolkan hitung-hitungan matematis seberapa besar anggaran Negara yang dialokasikan kepada tiap golongan ataupun kelompok. Namun, juga memperhatikan bagaimana pemerintah mengakomodasi berbagai kecenderungan dengan tidak menegasikan eksistensi minoritas.

Opini | CRCS | Suhadi

Inti dari rekonsiliasi adalah memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bertikai menjadi kembali normal. Menyimak perkembangan kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) yang  panas belakangan ini, rekonsiliasi dan pencegahan konflik pasca Pilpres mutlak diperlukan.

Setelah Reformasi 1998, kita telah mengalami tiga kali Pilpres, plus satu kali yang akan kita jalani dalam beberapa hari lagi. Sebagaimana kita pahami, Pilpres kali ini sungguh berbeda dengan tiga Pilpres sebelumnya. Salah satu perbedaan yang mencolok terletak pada jumlah pasangan yang mencalonkan diri, kalau dalam tiga kali Pilpres sebelumnya selalu terdapat lebih dari dua kandidat, dalam Pilpres 2014 hanya ada dua kandidat.

Opini | CRCS | Ahmad Khotim Muzakka

PEREBUTAN RI-1 semakin menarik ketika masing-masing kubu—baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo—berhasil menarik gerbong yang memiliki hubungan dengan kiai dan pesantren. Tidak bisa ditampik bahwa restu kiai memiliki nilai dan diduga kuat bisa menjadi penarik massa pemilih.

Hadirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kubu Jokowi-Jusuf Kalla merepresentasikan perwakilan ”partai kiai” karena secara historis dan ideologis partai ini lahir dari rahim pemikiran para kiai. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sang pendiri partai, merupakan contoh nyata bahwa partai ini memiliki hubungan historis kental dengan dunia kiai meskipun, pada akhirnya, terjadi pecah kongsi antara kubu Muhaimin Iskandar dan Gus Dur. Namun, aroma tersebut masih melekat kuat.