• Tentang UGM
  • Portal Akademik
  • Pusat TI
  • Perpustakaan
  • Penelitian
Universitas Gadjah Mada
  • About Us
    • About CRCS
    • Vision & Mission
    • People
      • Faculty Members and Lecturers
      • Staff Members
      • Students
      • Alumni
    • Facilities
    • Library
  • Master’s Program
    • Overview
    • Curriculum
    • Courses
    • Schedule
    • Admission
    • Scholarship
    • Accreditation and Certification
    • Academic Collaborations
      • Crossculture Religious Studies Summer School
      • Florida International University
    • Student Satisfaction Survey
    • Academic Documents
  • Article
    • Perspective
    • Book Review
    • Event Report
    • Class Journal
    • Interview
    • Wed Forum Report
    • Thesis Review
    • News
  • Publication
    • Reports
    • Books
    • Newsletter
    • Monthly Update
    • Infographic
  • Research
    • CRCS Researchs
    • Resource Center
  • Community Engagement
    • Film
      • Indonesian Pluralities
      • Our Land is the Sea
    • Wednesday Forum
    • ICIR
    • Amerta Movement
  • Beranda
  • Perspective
  • Jalan Panjang Menuju Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Jalan Panjang Menuju Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

  • Perspective
  • 21 March 2025, 13.28
  • Oleh: crcs ugm
  • 0

Januari 2023 silam, KUHP baru telah disahkan dan efektif diberlakukan pada Januari 2026 nanti. Ada beberapa perubahan signifikan dalam pasal-pasal terkait agama yang dianggap sebagai kemajuan, di antaranya  bersandingnya kata kepercayaan dengan agama dan hilangnya frasa “penodaan agama.” Walaupun begitu, KUHP baru masih dipandang bermasalah oleh pegiat HAM dan pakar hukum pidana karena masih kental dengan  semangat untuk melindungi agama atau kepercayaan itu sendiri dibanding semangat untuk melindungi manusia dan manifestasi keberagamaan atau kepercayaannya. Dengan kata lain, KUHP baru masih melindungi agama bukan individu. Implikasinya, kelompok rentan akan tetap rentan selama yang dilindungi adalah agama atau kepercayaannya bukan individunya. Dengan demikian, membaca KUHP baru dengan perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) menjadi penting untuk melindungi hak-hak individu dan ekspresi keagamaan atau kepercayaannya—alih-alih menjadi alat kepentingan kelompok mayoritas. Dengan demikian, dampak bias penafsiran pasal-pasal dari KUHP baru yang potensial menyasar kelompok rentan dapat diminimalkan. 

Bersandingnya kata agama dengan berkeyakinan menunjukkan perspektif yang inklusif (lihat “Agama dalam KUHP: Kemajuan Setengah Jalan“). Selama ini, frasa “agama” kerap merujuk hanya pada enam agama mapan yang telah difasilitasi oleh negara. Masuknya kata “kepercayaan” menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan keyakinan lain selain enam agama itu, khususnya kepercayaan atau agama-agama leluhur. Artinya, kepercayaan (lokal) juga mendapat perlindungan setara. Kedua, hilangnya frasa “penodaan agama” dianggap sebagai kemajuan karena dalam sejarah penerapannya, kelompok rentanlah yang seringkali menjadi sasaran pasal ini atas nama melindungi kerukunan beragama. Akan tetapi, hilangnya kata “penodaan agama” dalam KUHP baru tidak serta-merta menghilangkan substansinya, yaitu perlindungan terhadap agama/kepercayaan, yang umumnya lebih berpihak pada pandangan mayoritas atau yang dianggap mempunyai otoritas. 

Dari perspektif hukum, para pakar hukum pidana menilai bahwa walaupun ada kemajuan dibanding KUHP yang lama, pasal-pasal keagamaan dalam KUHP baru tetap bermasalah karena potensial menjadi “pasal karet” yang mudah menjerat kelompok-kelompok rentan. Pasal-pasal karet ini akan mudah ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok intoleran. Pasal karet adalah pasal-pasal yang mengandung unsur-unsur tidak jelas atau menimbulan putusan hakim yang berbeda-beda dari pasal yang sama karena tafsir yang berbeda. Adanya pasal karet ini, menurut Asfinawati, terlihat dari lenturnya definisi agama serta menjadikan agama sebagai subjek hukum (lihat “Mengupas Pasal Karet terkait KBB dalam KUHP Baru”).  Menurutnya, agama tidak mempuyai wujud sehingga tidak bisa menjadi objek tindak pidana. Selain itu, Asfinawati melihat ada banyak frasa dalam pasal-pasal KUHP 2023 yang bermasalah. Misalnya pada pasal 302 yang memuat tentang larangan menghasut untuk menjadi “tidak beragama atau berkepercayaan.” Selain kata “menghasut” bersifat multitafsir, pasal ini juga memaksa orang untuk beragama. Beragama menjadi sebuah kewajiban alih-alih sebagai hak. Padahal, UUD 1945 menempatkan beragama atau berkeyakinan sebagai hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, bukan kewajiban yang harus dipaksakan. 

Berkaca dari fenomena tersebut, perspektif KBB dalam memahami KUHP penting untuk diperjuangkan. Terkait pengelolaan keberagaman keagamaan, terdapat dua pendekatan yang mapan digunakan di Indonesia. Pendekatan mapan itu adalah “kerukunan beragama” yang pernah diterapkan oleh Orde Baru dan pendekatan “moderasi beragama” yang diimplementasikan oleh baru-baru ini oleh Kementerian Agama. Dua pendekatan tersebut ini kurang bisa melindungi setiap warga negara karena kentalnya kontrol negara dan keperpihakannya pada kelompok-kelompok mayoritas. 

Paradigma KBB bukanlah hal baru atau berasal dari luar Indonesia. Ia mengakar kuat dalam tubuh dasar negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan konstitusional dan legal terhadap hak individu dalam beragama atau berkeyakinan diperkuat oleh TAP MPR nomor XVII/1998 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU no. 39/1999 tentang HAM, dilanjutkan dengan amandemen UUD 1945 dengan ditambahkannya bab khusus tentang HAM yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan kata lain, konstitusi negara Indonesia mengakui kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Sayangnya, dalam penerapannya negara condong melindungi kelompok agama, terutama yang mayoritas atau dianggap otoritatif, yang secara politis memang lebih menguntungkan kekuasaan. 

Berkaca dari berbagai fenomena tersebut, CRCS melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkenalkan paradigma alternatif baik dalam pembacaan pasal-pasal KUHP baru maupun dalam pengelolaan keragaman beragama dan berkeyakinan, selain pendekatan yang telah mapan digunakan. Di antara kegiatan itu ialah  rangkaian kegiatan lokakarya advokasi KBB di berbagai daerah dan berbagai universitas yang menghadirkan para dosen atau pengajar. Di samping itu, penting juga untuk melakukan penguatan kepada kelompok keagamaan yang rentan terdampak pasal-pasal dalam KUHP baru. 

Salah satu poin penting dari rangkaian kegiatan itu ialah KUHP baru ini masih condong untuk melindungi tersangka, terpidana, dan terdakwa alih-alih melindungi korban dan saksi. Dengan kata lain korban tidak mendapatkan perhatian dalam hukum pidana terkait agama ini. Dalam perkara keagamaan, seringkali korbanlah yang menjadi tersangka karena posisinya yang rentan. Kerentanan ini berasal dari relasi kuasa yang tidak seimbang karena beberapa faktor, diantaranya: posisi dan jabatan, agama (mayoritas-minoritas), gender (laki-laki-perempuan), tingkat pendidikan, etnisitas, lokalitas (asli-pendatang), usia, dan abilitas (Eddyono, 2025). 

Sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai pasal-pasal keagamaan dalam KUHP baru dengan perspektif KBB tidak bertujuan menjadikan jalur hukum sebagai tindakan yang utama dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan, tetapi untuk menyadarkan banyak pihak bahwasanya beragama atau berkeyakinan dan memanifestasikannya adalah hak individu yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan warga negara. Namun, ini tidak berarti bahwa individu mempunyai kebebasan tak terbatas dalam memanifestasikan haknya keagamaannya. Hak-hak itu akan terbatasi oleh hak orang lain dan negara perlu membatasi hak tersebut untuk melindungi hak orang lain tanpa melanggar hak yang bersangkutan (lihat Membatasi tanpa Melanggar). Eddiyono (2025) menyarankan agar penggunaan jalur hukum ditempuh  sebagai jalan terakhir (ultimum remidium) mengingat dampak material dan psikologisnya yang begitu besar sehingga restorasinya tidak mudah. Untuk itu, kita memerlukan advokasi terhadap alternatif-alternatif resolusi konflik yang bisa digunakan. Salah satu yang diadvokasi oleh CRCS adalah penguatan jaringan dan pendekatan interseksionalitas, selain penguatan pemahaman terhadap pasal-pasal KUHP baru dan sosialisasi paradigma KBB. Mengingat masih kuatnya kontrol negara terhadap kehidupan beragama atau berkeyakinan, pergeseran paradigma dari kerukunan dan moderasi beragama ke kebebasan beragama atau berkeyakinan tampaknya masih perlu menempuh perjalanan jauh dan berliku. 

______________________

Najiyah Martiam adalah alumnus Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2006. Baca tulisan Najiyah lainnya di sini.

Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor  4 tentang Pendidikan Berkualitas dan nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Pelembagaan yang Tangguh.

Tags: kebebasan beragama atau berkeyakinan KUHP KUHP 2023

Leave A Comment Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Instagram

For people who learn religious studies, it is comm For people who learn religious studies, it is common to say that "religion", as a concept and category, is Western modern invention. It is European origin, exported globally through colonialism and Christian mission. Despite its noble intention to decolonize modern social categories, it suffers from historical inaccuracy. Precolonial Islamic Malay and Javanese texts in the 16th and 17th century reflect a strong sense of reified religion, one whose meaning closely resembles the modern concept.

Come and join @wednesdayforum discussion at UGM Graduate School building, 3rd floor. We provide snacks and drinks, don't forget to bring your tumbler. This event is free and open to public.
I N S P I R A S I Secara satir, penyandang disabil I N S P I R A S I
Secara satir, penyandang disabilitas baru mendapatkan sorotan ketika dia mampu berprestasi, mampu mengatasi segala rintangan dan kekurangan. Singkat kata, penyandang disabilitas kemudian menjadi sumber inspirasi bagi nondisabilitas. Budi Irawanto menyebutnya sebagai "inspirational porn". Simak ulasan lengkapnya di situs web crcs ugm.
Human are the creature who live between the mounta Human are the creature who live between the mountain and the sea. Yet, human are not the only one who live between the mountain and the sea. Human are the one who lives by absorbing what above and beneath the mountain and the sea. Yet, human are the same creature who disrupt and destroy the mountain, the sea, and everything between. Not all human, but always human. By exploring what/who/why/and how the life between the mountain and the sea is changing, we learn to collaborate and work together, human and non-human, for future generation—no matter what you belief, your cultural background.

Come and join @wednesdayforum with Arahmaiani at UGM Graduate School building, 3rd floor. We provide snacks and drinks, don't forget to bring your tumbler. This event is free and open to public.
R A G A Ada beberapa definisi menarik tentang raga R A G A
Ada beberapa definisi menarik tentang raga di KBBI. Raga tidak hanya berarti tubuh seperti yang biasa kita pahami dalam olah raga dan jiwa raga. Raga juga dapat berarti keranjang buah dari rotan, bola sepak takraw, atau dalam bahasa Dayak raga berarti satuan potongan daging yang agak besar. Kesemua  pengertian itu menyiratkan raga sebagai upaya aktif berdaya cipta yang melibatkan alam. Nyatanya memang keberadaan dan keberlangsungan raga itu tak bisa lepas dari alam. Bagi masyarakat Dondong, Gunungkidul, raga mereka mengada dan bergantung pada keberadaan telaga. Sebaliknya, keberlangsungan telaga membutuhkan juga campur tangan raga warga. 

Simak pandangan batin @yohanes_leo27  dalam festival telaga Gunungkidul di web crcs ugm
Follow on Instagram

Twitter

Tweets by crcsugm

Universitas Gadjah Mada

Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, 3rd Floor
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55284
Email address: crcs@ugm.ac.id

 

© CRCS - Universitas Gadjah Mada

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

[EN] We use cookies to help our viewer get the best experience on our website. -- [ID] Kami menggunakan cookie untuk membantu pengunjung kami mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.I Agree / Saya Setuju