Sajadah Panjang Itu Bermula dari Sampah

Haikal Fadhil Anam – 20 Juli 2024

Mengelola sampah di kawasan sungai memang bukan pekerjaan ringan, apalagi jika sungai tersebut berada tepat di jantung kota seperti Kali Code, Yogyakarta. Pada tahun 1980-an, Kali Code terkenal sebagai kawasan kumuh dengan kondisi sungai penuh sampah dan kotoran manusia. Kala itu, bantaran Kali Code menjadi tempat tinggal gelandangan, pemulung, pekerja seks komersial, dan masyarakat luar Jogja yang tidak memiliki rumah. Mereka menghuni sekitar daerah aliran sungai atau di sela-sela lahan kuburan Tionghoa yang berada tak jauh dari sungai. Sempat hendak digusur oleh pemerintah untuk kawasan hijau, kondisi dan wajah Code mulai berubah ketika Romo Mangunwijaya menginisiasi penataan Kampung Code Utara. Kampung kelam di tengah kota tersebut perlahan menjadi model percontohan permukiman kota yang hidup selaras dengan lingkungan. Upayanya itu kemudian diganjar dengan Penghargaan Aga Khan untuk Arsitektur pada 1992.

Berpikir Ulang atas Eksistensi Masyarakat Keturunan Tionghoa di Lasem

Teresa Astrid Salsabila – 20 Januari 2023

“Mbak, memang orang Katolik gak boleh masuk kelenteng ya?”

Pertanyaan itu diutarakan oleh salah seorang pemandu lokal di Lasem kepada saya selepas mengikuti ekaristi. Bagi saya, pertanyaan itu malah menimbulkan pertanyaan lainnya. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, melainkan mengapa pertanyaan itu muncul. Terlebih lagi pertanyaan itu hadir dari warga lokal Lasem yang terkenal dengan toleransi dan multikulturalismenya. Menjawab pertanyaan bapak itu tentu mudah, sebab memang saya tidak pernah menemukan larangan seperti itu dari Romo saya. Namun, pertanyaan dalam benak saya itu tak kunjung mendapatkan jawaban yang utuh hingga akhirnya kami meninggalkan kota tersebut untuk kembali ke Yogyakarta.

Rawls, Agama, dan Nalar Publik

Refan Aditya – 11 Oktober 2022

Bagaimana mungkin mereka yang berpegang pada doktrin agama tertentu, dan otoritas agama tertentu, di saat yang sama berpegang pada konsep politik liberal yang mendukung rezim demokratis? (Rawls 2000, hlm. 149)

John Rawls bertanya demikian sebab dalam sebuah masyarakat demokratis, idealnya, tidak ada entitas yang boleh dikecualikan tanpa alasan, termasuk agama. Demokrasi yang disokong oleh konsep politik liberalisme mengandaikan sebuah tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak sipil (equality before the law). Tatanan itu diikat dalam kontrak sosial yang mengatur batas dan distribusi yang setimpal; fair. Maka agama, supaya mendapat haknya di ruang publik, mau tak mau mesti mengikuti prosedur demokrasi yaitu konsensus politik. Artikel ini membahas posisi  agama di ruang publik dalam pemikiran politik John Rawls. Pertama-tama, penting untuk memahami terlebih dulu “kelabilan” pemikiran Rawls tentang konsep politik justice as fairness.

Melebihi Belanda/mereka perkosa istri-istri kami/mereka tebas leher putra putri kami/mereka bunuh harapan dan cita-cita kami//Melebihi Belanda/itulah Jakarta! (Seperti Belanda, Fikar W.Eda)

Sebagai seorang Kristen yang lahir dan dibesarkan di kepulauan Maluku, saya jarang menemui festival atau ekspresi keagamaan selain Islam dan Kristen. Karenanya, menghadiri dan ikut serta dalam festival Peh Cun merupakan pengalaman yang sangat berbeda dan mengagumkan bagi saya.

Konfusianisme atau Konghucu kini merupakan salah satu dari enam agama-dunia yang diakui negara—atau persisnya, memiliki perwakilan administratif di Kementerian Agama. Namun, status ini tidaklah didapat begitu saja, melainkan melalui perjuangan yang cukup panjang.