Film title : Growing Cities (2013, USA)
Director : Daniel Susman
Producer : Dana Altman
Editor : Alexandru Moscu
Writers : Andrew Monbouquette, Daniel Susman
Storyline
In their search for answers, filmmakers Dan Susman and Andrew Monbouquette take a road trip and meet the men and women who are challenging the way this country grows and distributes its food, one vacant city lot, rooftop garden, and backyard chicken coop at a time. Join them as they discover that good food isn’t the only crop these urban visionaries are harvesting. They’re producing stronger and more vibrant communities, too.Written by IMDb: Titles With Plot Summary Written By “Growing Cities Official” Sorted by Title Ascending
We invite friends from Sekolah Petani Muda (School of Young Farmer) Sleman, Yogyakarta to share with us in the discussion. Join us!
CRCS’s location: click here
News
Abstract
This presentation examines the role of visual culture in the constitution – and contestation – of public piety during Indonesia’s controversial anti-pornography campaign. Building on Hirschkind’s concept of the “pious sensorium,” the paper describes how seeing itself can be an ethical act. Inspired by al-Ghazzali’s notion of the “fornication of the eye,” celebrity televangelist Abdullah Gymnastiar preached that those who cannot control their sexual gaze eventually tarnish their hearts and lose their sense of shame. Gymnastiar leveraged his public pulpit to discipline state officials, summoning them to publicly support legislation to ban Playboy magazine. On the other hand, opponents of the anti-pornography bill deployed visual media to satirize what they viewed as inauthentic displays of piety by Islamist politicians and public icons. By attending to the diverse ways in which Indonesians mobilize media, this paper argues that an analysis of visual culture in post-authoritarian Indonesia provides unique insights into political Islam that enrich, nuance, and at times contradict the current scholarly focus on electoral politics and Islamist institutions.
Speaker
James Hoesterey is Assistant Professor on Department of Religion, Emory University, and cultural anthropologist whose research focuses on popular culture, religious authority, and political Islam. His first book explores post-Islamist politics in Indonesia through the story of the rise and fall of Indonesia’s celebrity televangelist Aa Gym, Rebranding Islam: Piety, Prosperity, and a Self-help Guru (2016). Hoesterey has also published on Islamic cinema and has served as anthropological consultant for documentary films broadcast worldwide on the Discovery Channel, National Geographic, and the BBC.
Film title: INHABIT: A Permaculture Perspective (2015, USA)
Director: Costa Boutsikaris
Producer: Emmett Brennan
Cast: Geoff Lawton, Charles Eisenstein, Ben Falk, Mark Krawczyk
SOME DEFINITIONS OF PERMACULTURE
Bill Mollison, Founder of Permaculture
Permaculture is a philosophy of working with, rather than against nature; of protracted & thoughtful observation rather than protracted & thoughtless labour; of looking at plants & animals in all their functions, rather than treating any area as a single-product system.”
David Holmgren, Co-founder of permaculture
Permaculture is ‘Consciously designed landscapes which mimic the patterns and relationships found in nature, while yielding an abundance of food, fibre and energy for provision of local needs. People, their buildings and the ways in which they organise themselves are central to permaculture. Thus the permaculture vision of permanent or sustainable agriculture has evolved to one of permanent or sustainable culture.
Graham Bell, The Permaculture Way
Permaculture is the conscious design and maintenance of agriculturally productive systems which have the diversity, stability, and resilience of natural ecosystems. It is the harmonious integration of the landscape with people providing their food, energy, shelter and other material and non-material needs in a sustainable way.
Ilma Sovri Yanti Ilyas | CRCS | Artikel
Bangunan kembar yang terdiri dari lima lantai dengan cat berwarna biru dan putih nampak kokoh dilihat dari seberang jalan (pasar induk Puspa Agra). Di dalamnya masing-masing gedung itu memiliki sekitar 76 kamar di blok A dan 76 kamar lagi di blok B dengan total 152 kamar, dan hanya 76 kamar yang dihuni oleh warga pengungsi Syiah yang berjumlah 82 KK. Selebihnya kamar diisi oleh masyarakat yang mengontrak di sana. Sementara masih ada sekitar 7 KK hingga penulis membuat tulisan ini mereka belum mendapatkan kamar, dan terpaksa tinggal menumpang di kamar lain dengan bersempit-sempitan.
Berdasarkan data yang penulis himpun, saat ini sejumlah 332 jiwa menjadi pengungsi akibat konflik yang terjadi (th 2015), terdiri dari 154 anak-anak usia sekolah dan 9 usia batita (0-3 th). Dan saat penulis berada di lokasi, terhitung hanya sekitar 234 jiwa yang menetap di rusun lima lantai tersebut. Lalu di mana yang lainnya.
“Yang lain tinggal bersama keluarganya karena menikah dengan orang luar (non pengungsi),” ujar Nur Cholish, pendamping pengungsi yang menemani penulis. “Ada juga yang bekerja di Malaysia, ada juga yang tinggal bersama orang tuanya karena mengurus orang tua yang sudah tua.”
Kondisi Pengungsi Syiah Sampang
Area rusun, mulai dari gapura Puspa Argo, dijaga 24 jam oleh petugas parkir atau satpam pada malam harinya. Dan khusus untuk warga pengungsi yang berlalu lalang dengan motor mau pun sepeda dibebaskan biaya tiket masuk area. Sementara sekitar 200 meter dari gapura, ada juga pos keamanan yang dijaga oleh petugas keamanan, tetapi nampaknya tidak begitu ketat karena pos sering terlihat kosong penjaganya. Namun pada sore hari menjelang malam pos dijaga oleh petugas keamanan.
Area rusun nampak berhalaman luas dan berjalan beton. Pepohonan tampak beberapa batang saja, selebihnya pemandangan luas bebas pohon. Kondisi penerangan lampu sekitar rusun sangat minim. Jika memasuki gedung, pada bagian bawah bangunan kembar ini terdapat lokasi parkiran untuk motor dan sepeda milik warga pengungsi Sampang dan juga ada warga lain (non pengungsi) yang mengontrak di rusun tersebut. Umumnya warga non-pengungsi tinggal di kamar lantai II Gedung B, selebihnya berada di Gedung A. Interaksi antara warga non pengungsi dengan warga pengungsi nampak biasa-biasa saja, namun terlihat warga pengungsi Sampang yang selalu menjaga sikap agar tidak menganggu aktivitas warga lain yang tinggal di rusun tersebut. Hal ini penulis simpulkan saat melihat kondisi beraktivitas di dalam dan di luar bangunan. Untuk aktivitas pengajian dan belajar anak-anak selalu menggunakan lantai 5 atau di lokasi parkiran motor (bawah).
Suasana gedung tempat para pengungsi. Dokumentasi Pribadi.Untuk kondisi kamar yang dihuni seluruh warga berukuran 6 x 6. Ada satu kamar dengan pembatas dari triplek, sedikit ruang untuk kumpul keluarga, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Ada sedikit ruang kosong yang disediakan tiap kamar untuk menjemur pakaian. Kondisi air di sana menggunakan mesin pompa air. Artinya air yang dikonsumsi adalah air tanah yang, walau jernih, namun agak sedikit bergetah bila dirasakan di badan. Pompa air sejak dua tahun terakhir ini sering mengalami kerusakan. “Sudah 8 kali rusak dan itu pun lama baru diperbaiki,” kata Fitri. “Terbayang kan bagaimana para orang tua yang tinggal di lantai atas harus mengambil air ke bawah dan membawanya lagi ke atas.”
Kondisi pembuangan atau saluran air di kamar mandi cukup rendah sehingga mudah sekali air menjadi penuh dan dapat membenamkan kaki saat menggunakan kamar mandi. Karena itu, setiap rumah terpaksa lubang saluran air dipecah agar penyaluran air lancar, walau hasilnya tidak merubah situasi yang penulis alami. Untuk sarana dan fasilitas tengah gedung yang seharusnya dapat digunakan untuk penghijauan menanam tanaman, dibiarkan kosong melompong sehingga banyak terdapat kotoran kucing mau pun ayam dan membuat aroma kurang sedap. Belum lagi teras rumah di atas milik beberapa warga terdapat kandang burung dan kotoran burung peliharaan.
Tangki air pun tidak berfungsi otomatisnya, sehingga jika air penuh akan tumpah ke bawah bak air hujan lebat jika terlambat mematikan saklar air. Risikonya pun jika saklar lampu terkena percikan air akan terjadi konslet menyebabkan listrik padam seluruh gedung dan menunggu untuk diperbaiki bukanlah hal yang cepat dapat dilakukan.
Terasing di Kampung Sendiri
Selengkapnya di satuharapan.com
Penulis adalah alumnus Sekolah Pengelolaan Keragaman (SPK) CRCS UGM Angkatan ke VI, 2015
Does Indonesia have a strong basis for religious pluralism that is deeply rooted in its history? This question can help shape the way Indonesian people today imagine their national identity when dealing with religious diversity. To get a historian’s perspective, CRCS student Azis Anwar Fachrudin interviewed Professor Anthony Reid, distinguished historian of Southeast Asia and Professor Emeritus at the Australian National University, when he visited CRCS on February 24, 2016, and spoke at the CRCS-ICRS Wednesday Forum. Following his doctoral work at Cambridge University on the contest for power in northern Sumatra, Indonesia, in the late 19th century, he has written many books on the political and cultural history of the region, including The Contest for North Sumatra: Aceh, the Netherlands and Britain, 1858-98 (1969); The Indonesian National Revolution (1974); The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (1979); An Indonesian Frontier: Acehnese and other histories of Sumatra (2004); Imperial Alchemy: Nationalism and political identity in Southeast Asia (2010); and To Nation by Revolution: Indonesia in the 20th Century (2011); as well as works of historical synthesis, Southeast Asia in the Age of Commerce, c.1450-1680 (2 vols. 1988-93) and A History of Southeast Asia: Critical Crossroads (2015). He was the founding director of the Asia Research Institute (ARI) at the National University of Singapore (NUS). .
***
In some of your papers you argue that religious pluralism has long been rooted in Asian tradition or, more precisely, South, East, and Southeast Asian traditions. Does that mean that religious intolerance is a modern development? In other words, is it quite recent?
That is what I was attempting to say, to help in a sense legitimize diversity as an Asian tradition. There were examples of intolerance in Asia, in earlier times, but they were very minor in comparison with what happened in Europe and probably what happened in the Middle East.
If you can point out something essential to Asian tradition that has made it more tolerant toward religious diversity than Western tradition was, what would that be?
Perhaps, two things. One is a simple necessity that the Indian ocean was a place of great interactions between many kinds of people. Many of the traders were Muslims; most of the other people were not. Of course they interacted all the time. Nobody could imagine a homogenous situation. The trade was made to bring people together with different religions. This is just a basic fact of geographical condition. The other point is that Indic religion in general was very different from the Abrahamic in that it did not create boundaries around the faith and it did not generate a creed.
No concept of heresy?
Yes, no concept of heresy, because there was no concept of a single revelation that has to be defined and defended by the faithful. Indian religion was more about sacred places, different kinds of deities and forms of worship. It is inherently a more diverse system. In many of the Indic mystic traditions, including one that was very strongly practiced in Java, there was the idea that there is diversity but essentially truth must be one. This diversity that is obvious, as apparent in different practices, must fundamentaly be one. We don’t have to force the appearance or the lahir to conform to the batin. We must realize the oneness in some deeper level.
So, you agree with the thesis that Islam came to Nusantara in a more peaceful way than how it came to, for example, Africa or Europe?
Yes. I mean, there were religious warfares, but it came [to Nusantara] initially by trade, which must accomodate diversity.
The way Islam and Christianity formed an orthodoxy is different. The schism in Christianity happened mostly after the Council of Nicaea. In Islam it happened not long after the death of the Prophet Muhammad. Does this have an impact in the way Muslims and Christians reconcile their respective religion with modern values?
There were many schisms in Christianity. And like the Islamic schism, they all have something to do with political power. In Christianity it certainly was the Roman Empire that, when once it embraced Christianity, was calling Christian theologians to come up with some consensus and those who did not accept it would be considered heretical. Most of the people who did not accept were outside or removed from the Roman Empire. So, the empire enforced orthodoxy. Of course this idea of enforcing orthodoxy is not something inherent in the religion, but it definitily happened in both Christianity and Islam as they became the ally of the state.
But if we look at the last century there have been more movements within Islam that strive to establish an Islamic state or a caliphate than that in Christianity. Is there something in Islam distinct from Christianity with regard to this issue?
Well, the issue of religious tolerance and the separation of church and state was settled some time ago. At least since the French revolution, it became established that there has to be a difference between the state and religion. Religion could not be forced by the state. Of course there were still few states that try to enforce things like this. But basically, that was by then pretty settled. And that was much earlier established in America as a necessary way of dealing with diversity. But, while that was settled in Christianity, I think that has not been settled in the same way in Islam; I mean, the debate on how the relationship between religion and the state should work. And I suppose that the absence of any religious authority in Islam makes the relation with the state more salient. I mean, this issue of what state should do or whether the state is supposed to impose a single power of religious authority is still there.
Or, it has to do with some sort of doctrine in Christianity that says “render to Caesar the things that are Caesar’s, render to God the things that are God’s”?
I’m not theologically sure enough that that is the case. I know that there are words of Jesus that say don’t draw swords, don’t fight, don’t do violence—these sorts of things help modern people resolve the issue. But I don’t know for sure if Muslims were really anxious to settle the issue to the extent that they couldn’t find something like that in Christianity. This is not my job to decide.
Your dissertation was about the history of Sumatra, particularly Aceh. There was Sultan Iskandar Thani, backed by Sheikh Nuruddin ar-Raniri, imposing its state-sanctioned doctrine on people. Was it an exception in the general picture of religious pluralism or common to other places in Nusantara?
That’s one of my favorite stories, but the case was not that simple. There were reactions against Iskandar Thani and ar-Raniri. And I think it’s not unique; it was quite common to that period. I mean, the similar thing happened in Aceh, Banten, and Makassar. The Sultanate states were actually relatively new, and became suddenly rather powerful, while there was nothing like that before. They rose very quickly on the strength of trades; guns were then introduced; and new religion Islam gave them sort of legitimation to make war against their neighbours. These three things combined made them aggressive. This in part shows that this kind of fundamentalism is not new. It was tried before though it then failed; it was tried again and failed again, because it found a backlash. Earlier I talked to a Batak student about Batak history. They were stateless, highland people; I mean, Batak, Toraja, and perhaps Sundanese to some extent. They were forced into the highlands at the time of these expansionary aggressive Muslim Sultanates. There were Batak people on the coasts before Islamic aggression came from Aceh. After the aggression, they were given a choice to accept Aceh rule, accept Islam, etc., or move to the higlands. They said no; they wanted to be free, and they moved to the hills. I think that is a turning point in their history. The same thing happened in Makassar. In Makassar, Sultan Hasanuddin was rather intolerant and made his enemies that way; I mean toward Bugis and others. It was Arung Palaka from Bone who was the one who defeated Hasanuddin. But Arung Palaka then tried to conquer the whole South Sulawesi and campaigned against Toraja. The Toraja people, however, then celebrated their mythology and rituals to resist Bone.
Is that a kind of battle between Islam and adat (customs) or indigenous cultures? Like the case of Imam Bonjol in West Sumatra, for example.
It is a battle between themselves; I mean, between Bugis, Bone, and Toraja. As for West Sumatra, I guess that’s true. But there was a sort of happy ending to that story. In his memoir, Imam Bonjol explains that there were some people who went to Mecca; they then came back, telling what the Wahhabis did; you know, conquering Mecca, destroying holy places and sacred tombs, causing havoc, and everything. Paderi then did the same things. But later other people went to Mecca, and found Turkey had fought back, and Wahhabis were out. And those people coming back said, “Oh, we made a mistake. We misunderstood the truth. We should give back some of the properties we took from these people.”
Still in Sumatra. Some say, the rising sectarianism is a modern phenomenon. They say in the past Sunnis and Shiites were tolerant to each other. There have been traditions like Tabot in Bengkulu and Tabuik in Pariaman. In Aceh there was Perlak, said to be a Shi’i Sultanate, though replaced then by a Sunni Sultanate Samudera Pasai.
I don’t know much about Perlak. What I know more is Haru, which was more clearly adopting a kind of Islam that was not acceptable to Pasai in Aceh. It seems probable that Haru then became Karo, when Aceh conquered and suppressed them. They retreated and Haru became Karo-Batak. On Sunni-Shia relationship, I think there was sort of self-conscious harmony between the two groups. In the earlier time people was not making that disctintion clear. It seems, it is after the Islamic revivalism around the last 19th century that people began drawing the lines. But my knowledge of this is limited.
Last question. The closing statement in your paper says, “In fact, pluralism in Indonesia rests upon a very secure base of history as well as ideology.” It was written in 2007. And now we have Shiites expelled from Sampang; Ahmadis persecuted; and, more recently, the Gafatar members whose homes and property were burned. Also, over the last decade the 1965 defamation law has been increasingly used by those who want to eliminate the ‘deviants’. How would you explain this?
Well, as you heard in the seminar just know, I backed off a bit from that confidence, knowing these recent disturbing events. I was interested in listening to what people said because you guys know more what is going on. But on the whole I was still reassured, seeing many people around the room were still optimitic. And that’s very encouraging. It’s easy to sit at a distance, and now you see how nasty all the news you hear; you need a reassurance of optimism. But I guess, those who are struggling for tolerant, inclusive Indonesia should feel confident that they have history on their side more on the other side, even though that doesn’t necessarily mean they can win easily. The challenge now is the globalizing trend that tends to decontextualize ideas. So, yes, I am not as confident as I was.
Farihatul Qamariyah | CRCS | Thesis Review
The discourse of LGBT (lesbian, gay, bisexual, and trans gender identities) is being contested everywhere lately in global discussion. Identity, gender, and human rights have generally provided the frame work for debate. The issue of LGBT is also critically regarded as a significant case within religion. Scholars such as Kecia Ali and Scott Kugle are attempting to reinterpret and rethink Islam as a religion which is commonly understood as a blessing for all of mankind, in which contextually this religious essence also can accommodate diversity that extends to the acceptance of LGBT Muslims. Another example of this rethinking is the CRCS Student’s, Hary Widyantoro, thesis Rethinking Waria Discourse in Indonesian and Global Islam which examines the collaboration between Nahdlatul Ulama Islamic University activists and Waria santri at the Pesantren Waria al-Fatah which is located in Yogyakarta.
This research looks at the collaboration of scholar activists from Syariah and Law Faculty of Nahdlatul Ulama University of Jepara and waria santri (students of Islam who are born male but identify as feminine, terms discussed below), in rethinking and reconstructing the subjectivity of waria in Indonesian Islamic, thinking through the engagement of activities including in the space of social structure and religious lives. Significantly, this study can be a critical instrument in the field of both gender and religious studies, to examine how these scholar-activists are creating new ways of seeing waria from Qur’an and hadith and of teaching Islam to them as the subjects rather than objects of research. Moreover, it shows the process of rethinking which can offer an alternative view and hope for those who are not associated in the binary gender of male and female. The research questions which are raised up are: how do the scholar activists of Nahdlatul Ulama Islamic University of Jepara rethink the waria subject position? How did they develop the idea of religious partnership with the Pesantren Waria al-Fatah Yogyakarta? And what kind of waria discourse that the scholar activists suggested to provide a room for waria in social and religious lives?
It is clear that the discourse of LGBT however is not only talked over in the stage of global, but also at a local level such as in Indonesia. To see the case of waria santri in terms of transgender discourse and the activism of NU scholars in the act of collaboration, the author utilizes the theoretical application on Boellstorff’s idea on global and local suggestion and Foucault’s on the term of subjectivity as well as power relation in his genealogical approach. In analysis, using waria as the chosen terminology in this case marks their identity as a local phenomenon rather than transgender women to use a global term. This term became the primary term for this group after it was used by Minister of Religious Affairs Alamsyah in the 1970s. While taking the framework of Boellstorff on subjectivity and power relation, it helps the author in figuring out and understanding completely on how Muslims activists from NU University rethink of waria discourse, and how it is discussed by Muslims activist and the waria in the Pesantren. Additionally, subjectivity becomes the key point where the author can examine the role of waria based on the activists’ perspectives as a subject of their religiosities and of the truth of their beings, rather than only objects of views.
Waria as one of the local terms in Indonesia represents an actor of transgender in LGBT association that often experience such discrimination and become the object of condemnation. For waria, Identity is the main problem in the aspect of gender in Indonesian law. For instance, Indonesian identity cards only provide a male and female gender options, based on the Population Administration Law, and by the Marriage Law (No. 1/1974). By this law, they will have some difficulties to access the public services. Another problem regarding the social recognition, waria is perceived as people with social welfare problems, based on the Regulation of the Ministry of Social Affairs (No. 8/2012) that must be rehabilitated as a kind of solution. Furthermore, in the religious landscape, the content of fiqh (an Islamic jurisprudence) does not have much discussion on waria matters when compared to male and female stuff. Briefly, these are the problems that the scholar activists seek to answer.In the local course of Indonesian context, scholar-activists at Nahdlatul Ulama Islamic University of Jepara (UNISNU) educate Islamic religion to transgender students at the Pesantren Waria al-Fatah as the act of acknowledging their existence and their subjectivity to express identity and religiosity within ritual as well as practice.
Addressing this complicated context, the questions of transgender discourse represented by santri waria in this research is not only about the constitutional rights but also attach their religious lives in terms of Islamic teaching and also practice. While what the scholars identify as “humanism” is the basic framework in dealing with this issue, the universal perception of humanism in secular nature is different from the Muslim scholars’ understanding the idea of humanism when it relates to Islamic religion. Referring to this discussion, the NU activists have another view point in looking at waria as a human and Islam as a religion with its blessing for all mankind without exception. Hence, this overview leads them to rethink and reinterpret the particular texts in Islam, and then work with them in collaboration.
Since the term of collaboration becomes the key word in this research, the author gives a general framework on what so – called a collaboration in relation with the context of observation. The background is on the equal relation between scholar-activists and waria santri in the sense that the activists do not force or impose their perspective on waria. For instance, they allow waria santri to pray and to express their identity based on how they feel comfortable with the condition. In regard to the research process, the author conducted interviews and was a participant observer both in the Pesantren Waria al-Fatah in Yogyakarta and in the UNISNU campus, Jepara. He interviewed six Muslims scholar-activists from UNISNU concerning the monthly program they lead in Pesantren Waria especially about how they rethink waria discourse and its relation to religious and social lives, and another important point is on the scholars’ intention to do the collaboration. Furthermore, the author also draws on the history and programs of the pesantren by interviewing Shinta, who became the leader of the pesantren in 2014 following the death of the founder. He also made use of the Religious Practice Partnering Program’s proposal and accountability report and explored the scholars’ institution and communities where they have relation with to get some additional information about their engagement. The additional context is on the scholars’ affiliation, in this case bringing up the background of Nahdlatul Ulama as one of the biggest Muslims socio-religious organization known as Muslim Traditionalist and Indonesian Muslim Movement (PMII) which both of them apply the similar characteristic on ideology which is ahl al-sunnah wa al-jama’ah.
To some extent, the collaboration of scholar activists of Nahdlatul Ulama Islamic University and the santri waria at Pesantren Waria Al Falah rethinks the waria subject position in both their social and religious lives. First, they rethink the normative male – female gender binary which is often considered deviant, an assumption which causes the waria to experience rejection and fear in both their social and religious lives. The same thing happens as well in Islamic jurisprudence known as fiqh, where discussion of waria is absent and, consequently, they find it difficult to express their religiosities, including even whether to pray with men in the front or women behind, and which prayer garments to put on in order to pray.
According to Nur Kholis, the leader of the program from NU University and a scholar of fiqhwhose academic interest is the place of waria in Islamic Law, one answer can be found by categorizing waria as Mukhanats, and then considering them as humans equally as others. He argues that waria have existed since the Prophet’s time considered as mukhanats (a term for the men behave like women in Prophet’s time, according to certain hadith) by nature, or by destiny, and not by convenience. Understanding waria as mukhanats based on their gender consciousness can be a gate for waria to find space in Islam and also their social lives. The following significant finding related to this context is on the genealogy of the process of rethinking waria subject position. The author argues that this rethinking is grounded in Islamic Liberation theology and the method of ahl sunnah wa al-jama’ah, as way of thinking within PMII and NU have contributed and influenced how the activists think of waria subject discourse.
The last important landscape is on the perspective seeing waria as the subject of knowledge, sexualities, and religiosities, covered by the term gender consciousness. This term is the result of rethinking and acknowledging waria subjectivity in understanding their subject position in social and religious lives.Pragmatically, this statement provides a tool of framework to recognize waria as equally with others. It can be seen from the real affiliation of several events, which are parts of Religious Practice Partnering Program, such as Isra’ Mi’raj and Fiqh Indonesia Seminar. Furthermore, this kind of recognition emerges within the global and local concept of Islamic liberation theology and aswaja that make them consider waria as minorities which should be protected, rather than discriminated.
Finally, in such reflection, the discourse of LGBT represented by waria santri, the activism of NU scholars, and their interaction in collaboration notify an alternative worldview to discern a global issue from the local context, in this case is Indonesia. The author concludes the result of this research by saying that this kind of discourse is formed through referring Islamic liberation theology, aswaja, and more specifically the term mukhanats, within global Islam. In the process of interaction, these are interpreted and understood within local context of Indonesia presented by waria case in terms of social and religious life through the act of collaboration under the umbrella of Nahdlatul Ulama and PMII, as organizations tied by aswaja both ideology and methodology. In brief, the rethinking of waria space in the context of Indonesian Islam at the intersection of local and global offers a new expectation and gives a recommendation for all people who do not fit gender binaries but they seek religious practice and experience in their lives.
Rethinking Waria Discourse in Indonesian and Global Islam: The Collaboration between Nahdlatul Ulama Islamic University Activists and Waria Santri | Author: Hary Widyantoro (CRCS, 2013)