Masihkah Islam dan demokrasi kompatibel di Indonesia ketika ormas muslim justru melemah di hadapan pemerintah?
Sudah sejak lama polemik perdebatan demokrasi dan Islam dikaji oleh banyak akademisi. Salah satu yang terkenal ialah Samuel P. Huntington, Profesor the Science of Government dari Harvard University, dengan karyanya The Clash of Civilization (1993). Menurutnya, peradaban Islam tidak cocok dengan sistem demokrasi yang pada akhirnya memicu konflik makro antarnegara dengan peradaban berbeda. Lantas apakah Islam benar-benar tidak cocok dengan demokrasi?
Robert W. Hefner, dari Boston University, dalam presentasinya di Wednesday Forum bertajuk Islam and Democracy Revisited (18/2) menyanggah tesis teman lamanya itu. Hefner bukanlah orang baru dalam perbincangan Islam dan demokrasi, khususnya di Indonesia. Sebagai antropolog, ia telah menelurkan berbagai karya terkait Indonesia, di antaranya Civil Islam (2000), Islam and Citizenship in Indonesia (2023), dan Indonesian Pluralities (2017—2025). Berbekal pengalaman dan riset puluhan tahun di isu agama, demokrasi, kewargaan, dan pluralisme di Indonesia, Hefner optimis dengan keserasian demokrasi dan Islam.
Mitos Demokrasi dan Islam
“Democracy is not easy for any civilization,” tegas Hefner. Tidak ada sistem politik yang mudah bagi suatu negara, sekalipun itu demokrasi di negara Barat. Masing-masing mengembangkan demokrasi sesuai dengan kompleksitas situasi di negaranya. Demokrasi liberal yang dipraktikan oleh Amerika Serikat, misalnya, berbeda dengan Swedia yang condong ke arah demokrasi sosial.
Bagi sebagian negara dengan mayoritas muslim, demokrasi baru lahir dan berkembang setelah dipantik oleh peristiwa Arab Spring pada 2011. Arab Spring merupakan istilah yang mengacu pada kondisi ketika negara-negara Arab berganti sistem pemerintahan, dari monarki menjadi sistem demokrasi (Sahide et al., 2016:118–119). Demokrasi dalam konteks ini adalah demokrasi elektoral ketika warga negara memilih pemimpin politik melalui pemilu yang bebas dan adil tanpa paksaan atau manipulasi.
Hefner pun memberikan contoh keragaman praktik demokrasi di berbagai negara mayoritas muslim dengan kompleksitasnya sendiri-sendiri. Menurutnya, Tunisia “gagal” menjalankan demokrasi karena mengalami kudeta. Pada tahun 2019, pemerintah menutup parlemen dan menangkapi para jurnalis. Hal ini mengubah sistem demokrasi di Tunisia menjadi otokrasi. Sebaliknya, Turki mengalami pembalikan demokrasi. Pada tahun 2002, Erdogan berjuang keras melawan rezim militer di Turki yang melarang kehadiran agama di ranah publik. Pada awal kepemimpinannya, ia mengusulkan demokrasi liberal dengan memperluas kebebasan beragama dan kebebasan pers. Di antara negara-negara mayoritas muslim penganut demokrasi, Hefner menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara dengan sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Hefner menekankan, “baik” dalam konteks ini ialah Indonesia masih dapat memiliki demokrasi elektoral yang efektif.
Melihat kondisi beberapa negara mayoritas muslim setelah Arab Spring, kembali muncul pertanyaan: apakah demokrasi tidak cocok dengan Islam? Hefner menepis anggapan tersebut dengan menunjukkan data bahwa dari 49 negara dengan mayoritas muslim, sebanyak 80–90% masyarakatnya meyakini demokrasi sebagai sistem politik terbaik, meskipun beberapa dari mereka tidak menjalankan sistem demokrasi di negaranya. Angka ini berbanding terbalik dengan tingkat dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap demokrasi yang ada di negara mereka. Setelah dukungan terhadap demokrasi, di peringkat kedua ada tren 70–80% masyarakat muslim di negara-negara tersebut mendukung penerapan hukum syariah.
Dukungan yang tinggi terhadap demokrasi dan hukum syariah di negara mayoritas muslim terlihat sebagai kontradiksi bagi sebagian akademisi. Namun, Hefner dan sebagian akademisi lain membaca koeksistensi nilai-nilai tersebut sebagai negosiasi. Tentu, Hefner mengakui, interpretasi tertentu tentang syariah dapat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tergantung pada cara Islam dan syariah diinterpretasikan. Jika syariah dianggap sebagai nilai yang tetap, maka tentu hal itu akan bertentangan. Namun, yang perlu dipahami adalah syariah bukanlah hukum negara, melainkan hukum antara negara dan masyarakat.
Peran Vital Organisasi Agama
Hefner menggarisbawahi, salah satu faktor yang menguatkan demokrasi Indonesia adalah banyaknya gerakan masyarakat sipil. “Indonesia is the most associationalized country in the world by far. There’s no country like it, and it is one of the keys, to what has allowed democracy to work in Indonesia. But Associations alone are not sufficient”. Hefner menilai Indonesia memiliki gerakan masyarakat sipil terbanyak dan yang terbesar dunia. Tentu asosiasi atau organisasi saja tidak cukup membangun demokrasi yang sukses. Hal ini perlu dilengkapi dengan pandangan pluralisme kewarganegaraan. Organisasi masyarakat sipil perlu menanamkan budaya demokratis, seperti yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi sipil terbesar di dunia. Namun, bukan hanya dari jumlah anggota, Muhammadiyah dan NU juga memiliki pengaruh besar di negara ini yang menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat bersinergi. Kesadaran inilah yang menurut Hefner perlu diterapkan untuk menyukseskan sistem demokrasi di negara beragama.
Sayangnya, optimisme Hefner dalam melihat NU dan Muhammadiyah sebagai pendukung kuat demokrasi di Indonesia tidak dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia saat ini. Pada sesi tanya jawab, salah satu peserta mempertanyakan bagaimana mungkin kedua organisasi sipil tersebut membantu demokrasi jika di saat yang bersamaan mereka mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Ia juga melihat tidak adanya oposisi dari kedua organisasi agama islam terbesar di dunia tersebut dalam keputusan presiden RI untuk bergabung dalam Board of Peace.
Senada, Zainal Abidin Bagir juga ikut membagikan tanggapannya mengenai konsensus di level politisi elite dan organisasi sipil berbasis agama. “I was thinking, yes these factors help democracy to survive, but probably only that much. It’s very limited,” jelasnya. Organisasi sipil keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah telah sangat dekat dengan pemerintah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan, MUI yang awalnya sangat kritis menjadi tunduk pada pemerintah. Lebih lanjut, Bagir menggarisbawahi bahwa peran organisasi sipil nonkeagamaan lebih banyak bersuara ketika organisasi sipil agama terbesar di dunia memilih untuk diam. Menurutnya, demokrasi tidak cukup dengan hanya adanya konsensus dari organisasi sipil Islam, tetapi harus ada faktor lain yang menguatkan.
Menanggapi berbagai respons tersebut, Hefner mengamini bahwa demokrasi harus terus dibangun. Hefner tidak menampik bahwa konsesi tambang yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah itu sangat berbahaya dan dapat merusak citra kedua organisasi sipil tersebut. Namun, menurutnya, kita juga harus mempertimbangkan agensi kedua organisasi tersebut di bidang pendidikan dan sosial dengan menghidupi jutaan jiwa melalui program pendidikan, sekolah, panti asuhan, dan berbagai usaha amal lainnya. Demokrasi adalah institusi formal pemerintahan yang saling berkait dengan banyak hal. Akan tetapi, semuanya perlu dimulai dengan penjaminan atas hak, “You have to have rights.”
Hefner menutup forum dengan sangat optimistik mengenai sistem demokrasi di Indonesia sekarang maupun di masa mendatang. Islam dan demokrasi akan terus berkembang mencari bentuknya sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Jalan Islam dan demokrasi di Indonesia memang masih panjang dan berliku, tetapi Hefner percaya selama organisasi sipil berbasis agama seperti NU dan Muhammadiyah terus berperan aktif dalam demokrasi, masa depan demokrasi Indonesia akan cerah.
______________________
Raden Safinatul Aula Wiji Kinasih adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2025. Baca tulisan Ola lainnya di sini.
