Penetapan Hari Kepercayaan memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah kebijakan ini menandai langkah maju menuju kesetaraan substantif, atau justru berhenti pada level simbolik? Sejauh mana negara benar-benar hadir untuk memenuhi hak-hak penghayat? Mungkinkah pengakuan yang diberikan negara justru menjadi instrumen baru untuk mengatur dan mengendalikan komunitas penghayat?

Upaya penyeragaman berbagai kategori agama leluhur dan keyakinan turun-temurun ke dalam satu payung "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa"  berisiko melahirkan bentuk baru dari politik eksklusi: “politik kepercayaan”.