Di mata pihak-pihak intoleran, teks-teks hukum “yang tidak jelas” dapat diterjemahkan secara intoleran juga.

Pemerintah dengan percaya diri menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan 2023 silam memberikan jaminan kehidupan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang lebih baik. Pasal 300–305 KUHP 2023 yang bertajuk Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan secara khusus mengatur delik keagamaan. Namun, pasal-pasal tersebut rupanya berpotensi kuat menjadi “pasal karet” yang rentan untuk ditafsirkan menurut kepentingan pihak-pihak intoleran. Jika demikian, perlindungan terhadap masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok rentan keagamaan akan makin terciderai.

Meskipun Indonesia telah merdeka secara fisik, konstruksi cisgender ala kolonial masih berkembang hingga saat ini. Ajaran keagamaan yang kian patriarkis turut merawatnya sampai kini.

Semasa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik agama dengan menjadikan ajaran di luar Kristen, Katolik, dan Islam sebagai geen goddienst atau nonagama (Yulianti, 2022). Politik agama tidak hanya memaksa masyarakat adat untuk mengikuti ajaran agama-agama yang diakui pemerintah, tetapi juga konstruksi gender yang dibawanya. Contohnya bisa kita lihat pada kasus komunitas bissu. Pemerintah kolonial menjadikan tradisi dan identitas seksual komunitas bissu sebagai “amoral”. Alhasil, komunitas tersebut menjadi objek utama konversi agama (Gouda, 1995).

Menelusuri Kembali Jejak Marginalisasi Gender di Indonesia

Afkar Aristoteles Mukhaer – 07 Januari 2025

Perempuan dan lelaki memang memiliki tubuh biologis yang berbeda. Namun, perbedaan ini tidak serta-merta secara alamiah menggariskan peran dan ekspresi gendernya di kebudayaan masyarakat tertentu.

Banyak ahli sejarah dan antropolog berpendapat bahwa kebudayaan patriarki bermula sejak manusia masih dalam peradaban berburu dan meramu. Salah satu yang menonjol ialah antropolog Richard B. Lee dan Irven DeVore. Keduanya menginisiasi simposium internasional terkait fase peradaban manusia tersebut dan menghasilkan kumpulan esai berjudul Man the Hunter (1968). Di antara simpulannya, masyarakat peradaban berburu dan meramu menentukan peran gender berdasarkan fitur biologis laki-laki dan perempuan. Perempuan, pemilik rahim dan payudara, berperan menjaga keberlangsungan populasi komunitas dan mengurusi domestik. Sementara laki-laki, dengan fisik yang lebih sederhana dan berpenis, menjadi penyedia keberlangsungan komunitas.

Ketika organisasi keagamaan menerima pengelolaan tambang, masih ada harapan kepedulian lingkungan yang terus bertumbuh

Dinamika Keagamaan Talang Mamak: Sebuah Catatan Lapangan

Miftha Khalil Muflih – 10 Juni 2024

“Kau siapo, kok baru tetengok di siko?” 

Pertanyaan itu meluncur dari salah seorang penjual di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Melihat ada orang yang tampak asing, sang penjual sedang bertanya siapa gerangan saya. Dengan penduduk yang terhitung sedikit, masyarakat memang akan mudah untuk menandai orang asing yang datang ke lingkungan tersebut. Merespon pertanyaan tersebut, saya mengenalkan diri sebagai mahasiswa Jogja yang sedang magang dan riset di masyarakat adat Talang Mamak. “Oh Talang Mamak yo, mereka di sano animisme kan, yang menyembah sungai, pohon,” tukasnya. Salah seorang masyarakat Talang Mamak yang membersamai saya lalu menyahut, “Awak la punyo agama, Kristen agama awak”. Ia merespons sambil tersenyum kecut.

Kasus penelantaran bongpay di Semarang memancing pertanyaan, masihkah pemakaman ala tradisi Tionghoa menjadi urusan penting dalam kehidupan keagamaan orang Tionghoa?

Kabupaten Sumba Timur ialah satu-satunya kabupaten yang mengatur secara resmi eksistensi pendidikan kepercayaan melalui regulasi daerah. Sebagai program rintisan, keberadaannya patut diapresiasi sekaligus dicermati agar tidak sekadar memperpanjang kolonialisasi agama lewat pendidikan.

Sebuah Jalan untuk Pengakuan:
Negosiasi dan Rekognisi dalam Festival Cheng Ho

Refan Aditya – 19 Oktober 2023

Tambur ditabuh, gemuruh perkusi memenuhi Kelenteng Tay Kak Sie dan memecah langit pecinan Semarang 19 Agustus 2023. Orang-orang mulai memadati halaman kelenteng. Beberapa kelompok seni Tionghoa sudah bersiap sejak dini hari. Mereka akan mengarak arca (kong co) Laksamana Cheng Ho atau Sam Poo Tay Djien menuju Kelenteng Sam Poo Kong. Arak-arakan ini, yang juga disebut Kirab Sam Poo, merupakan rangkaian acara “Festival Cheng Ho 2023”. Kirab Sam Poo dirayakan setiap tanggal 29 bulan enam penanggalan Imlek sebagai peringatan ke-618 kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Semarang. 

Silek di Rantau:
Membela Diri, Merawat Tradisi

Bibi Suprianto – 29 September 2023

Beberapa pekan silam kita dihebohkan dengan bentrok antarperguruan silat Indonesia di Taiwan yang berujung pada korban meninggal dunia. Fakta memalukan sekaligus memilukan ini secara tidak langsung membentuk citra negatif pencak silat sebagai ajang baku hantam. Padahal, bagi beberapa masyarakat adat di Indonesia, pencak silat bukan sekadar seni bela diri, melainkan bagian dari identitas dan tradisi.  

Silat, Rantau, dan Minangkabau

Salah satu kelompok masyarakat yang dekat dengan tradisi silat ialah Minangkabau di Sumatra Barat. Dalam tradisi Minangkabau, silat—yang disebut dengan silek—erat kaitannya dengan tradisi merantau. Silek merupakan bekal wajib bagi para lelaki yang akan meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pengalaman hidup. Sebelum merantau, mereka harus belajar silek untuk membela diri dan melatih jasmani. Dalam tradisi Minangkabau, silek berbeda dengan mancak kendati bentuk gerakannya hampir serupa. Gerakan silek cenderung melumpuhkan lawan, sementara gerakan mancak untuk kepentingan hiburan dan pertunjukan seni. Sebagai bagian dari tradisi, silek diajarkan dan diwariskan turun-temurun melalui guru yang disebut tuo silek. Para pemuda Minang ini berlatih silek di surau biasanya saat malam hari sebelum jam 12 malam, ada juga beberapa latihan yang dilakukan di tengah terik siang. Pengajaran silek selalu dibarengi dengan pengajaran agama agar para pesilat tidak menyalahgunakan ilmu yang ia pelajari. Berbekal silek, para pemuda Minang diharapkan punya kemampuan untuk menjaga dirinya (panjago diri) di tanah perantauan. 

Melampaui Materialisme Kultural:
Relasi Anjing dan Manusia dalam Perspektif Orang Huaulu

Vikry Reinaldo Paais – 20 September 2023

Pernah nonton film Hachiko: A Dog’s Story? Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini bercerita tentang seekor anjing bernama Hachiko di Jepang yang sangat setia kepada tuannya. Hachiko akan selalu pergi ke statsiun kereta untuk menanti kedatangan tuannya yang sehabis bekerja. Akhir film ini begitu mengharukan. Hachiko yang tidak tahu bahwa tuannya telah lama meninggal terus menanti kedatangan sang tuan di stasiun kereta. Hachiko terus menanti sampai akhirnya meninggal di tempat yang sama ia biasa menunggu tuannya. Saya sendiri sampai meneteskan air mata menonton akhir kisah Hachiko. Saking fenomenalnya kisah tersebut, orang Jepang sampai membuatkan patung anjing di depan stasiun Shibuya untuk mengenangnya. Kisah Hachiko adalah contoh relasi manusia dan hewan yang sangat intim.

Menjadi Wong Gunungkidul Bersama Komunitas Resan

Ronald Adam dan Jonathan D. Smith – 17 April 2023

Di tengah terkikisnya budaya dan tradisi lokal yang beriringan dengan krisis lingkungan, suatu kelompok di Gunungkidul bernama Komunitas Resan mencoba menguatkan kembali identitas lokal mereka sebagai “orang Gunungkidul”.

Wilayah Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, seringkali mendapatkan stigma peyoratif sebagai tempat miskin di pedalaman yang selalu dilanda kekeringan, marginal, dan banyak kasus orang bunuh diri (pulung gantung). Di samping itu, tradisi budaya dan kearifan lokal Gunungkidul dalam memuliakan alam sering dipandang sebagai mistis atau klenik. Tak jarang, sebagian kelompok mencap mereka sebagai “penyembah pohon”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada awal Januari 2023 telah memancing kontroversi di media dalam dan luar negeri. Salah satu perubahan yang belum banyak dibahas adalah pasal-pasal terkait agama. Dalam tulisannya di harian Kompas (5 Januari 2023), Rumadi Ahmad menunjukkan adanya beberapa kemajuan. Namun, tak sedikit media internasional yang justru mengkritik keras dan mengklaim adanya pasal-pasal bermasalah, termasuk perluasan pasal tentang kriminalisasi blasphemy (penodaan agama), bahkan apostasy (meninggalkan agama).

Konversi Agama dalam Tarik Ulur Universalitas dan Relativitas HAM

Vikry Reinaldo Paais – 25 Oktober 2022

Praktik konversi agama atau berpindah agama cenderung menjadi isu sensasional dan hangat diperbincangkan. Fenomena ini terjadi di setiap kalangan, entah itu figur publik—seperti para artis dan elite politik, masyarakat awam, terlebih lagi jika dilakukan oleh petinggi agama. Tak pelak, isu konversi agama menuai pro dan kontra. Beberapa mendukungnya atas nama hak asasi manusia (HAM).  Ada pula yang menampiknya atas dalil ketidaktaatan dan pembangkangan terhadap ajaran agama. Padahal, tak bisa dimungkiri, konversi agama akan selalu ada sepanjang agama-agama itu eksis.

Di Balik Jilbabmu: Pergulatan Ekspresi, Represi, dan Otoritas Diri

Linda Zuarnum  – 06 Oktober 2022

September 2022 lalu, media dihebohkan dengan aksi bakar jilbab perempuan Iran sebagai bentuk protes terhadap tindakan polisi moralitas di Iran yang mengakibatkan Mahsa Amini meninggal. Amini, yang juga dikenal dengan Zhina Amini (ژینا امینی), sedang berlibur ke Tehran saat ditangkap dan dianiaya oleh polisi moral. Perempuan asal Saqez, Khurdistan, itu dianggap tidak menggunakan jilbab sebagaimana mestinya karena sedikit dari rambutnya terlihat. Dalam aksi protes tersebut, perempuan di Iran membakar jilbabnya dan memotong rambut sebagai ekspresi kebebasan. Sambil menari dan berteriak “azaadi”, yang artinya kebebasan, perempuan di Iran menuntut penghapusan hukum wajib jilbab dan keberadaan polisi moral. Lambat laun, gerakan ini makin meluas ke berbagai daerah. Hingga pekan ketiga, sebanyak 92 orang meninggal dunia dalam gelombang aksi protes tersebut.

Pola ketimpangan dan kesenjangan kekuatan antara kelompok dominan dan marginal tecermin dari bagaimana media membingkai berita. Salah satunya tentang berita persekusi Ahmadiyah di media siber lokal.

NU belum pernah berada dalam posisi politik sekuat sekarang ini. Namun keterikatannya yang terlalu erat dengan partai politik memiliki risiko, sementara tantangan konservatisme keagamaan kian meningkat dari bawah.

Waruga, kubur batu dengan usia berabad-abad yang menjadi penanda identitas budaya Minahasa di Sulawesi Utara, rusak karena rencana pembangunan waduk.

Toleransi yang murah ialah sikap acuh tak acuh; toleransi yang menghindari perjumpaan dengan 'orang lain'. Bersikap toleran terhadap orang-orang dari agama lain itu gampang jika mereka hampir tak pernah kita jumpai.

"Terorisme lahir dari krisis identitas yang tercipta dari situasi kompleks sehingga pelaku tidak bisa berlaku normal."

Bagaimana bisa orang tua tega melilitkan sabuk bom di tubuh anak-anak mereka untuk bersama-sama bunuh diri? Nalar kekerasan apa yang ada di kepala para “penjemput kematian” ini?

Pengeboman tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018 mengejutkan publik. Pelakunya ternyata satu keluarga. Bagaimana ini bisa terjadi?

Hari internasional yang baru disahkan PBB dan diinisiasi oleh Asosiasi Internasional Sufi Alawiyyah

Catatan dari Seminar Agama-Agama (SAA) ke-33 yang diselenggarakan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 20—23 Maret 2018 di Parapat, Sumatera Utara.

Tanggapan untuk ulasan Pak Syaiful Arif terhadap Laporan "Polemik Tafsir Pancasila" (CRCS, 2018).

Rekap peristiwa 2017: pilkada Jakarta, penodaan agama, pembubaran HTI, peneguhan Pancasila, aliran kepercayaan, Rohingya, Reformasi Protestan, dll.

Natal adalah epifani atau pernyataan Allah dalam diri Yesus, yang mengandung makna solidaritas terhadap manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi.

Mengenang John Raines, guru besar yang menginspirasi, agamawan, ilmuwan yang aktivis, yang membantu pendirian dan pengembangan CRCS di masa-masa awal dan mengajar generasi pertama para mahasiswanya.

Bagaimana memaknai Reformasi Protestan dalam konteks kepelbagaian agama di zaman kiwari?

Mengenang Alfred Stepan, yang terkenal dalam wacana politik agama dengan gagasan "toleransi kembar", yang meninggal akhir bulan lalu.

Memang tidak mudah membicarakan 1965, tapi ia tetap harus dibicarakan. Dan di awal era pasca-Reformasi, kita pernah cukup maju, hanya belakangan mundur lagi.

Merujuk sejarah persoalan Rohingya yang sudah berdekade, satu elemen mendasari lapis-lapis persoalan identitas keagamaan dan ekonomi politik, yaitu isu kewarganegaraan “etnis Rohingya” yang tak diakui dalam skema identitas nasional Burma/Myanmar.

Tentang macam-macam kelompok Muslim di Myanmar, isu kewarganegaraan, konflik etnoreligius, dan munculnya gerakan ekstrem yang makin menajamkan perseteruan Buddhis-Muslim. Bacaan pengantar dari Prof. Imtiyaz Yusuf.

Bagaimana hubungan agama dan kekerasan dalam tragedi Rohingya? Ini tulisan mahasiswa, sebagai refleksi dari matakuliah Religion, Violence and Peacebuiliding di CRCS.

Setelah dibubarkan, anggota Hizbut Tahrir Indonesia memiliki dua pilihan: tetap bersikukuh dengan prinsip ideologinya atau berkompromi dengan realitas politik. Masing-masing punya konsekuensi.

Pandangan yang terlalu optimis mengenai prospek demokrasi di Indonesia patut dipikirkan ulang.

Mengenang Taliesin Myrddin Namkai-Meche yang meninggal karena membela dua perempuan muslimah di kereta komuter di Portland, Oregon, Amerika Serikat, dan merefleksikannya untuk Indonesia dan Amerika.

Ada tiga pilihan langkah yang bisa diambil negara terhadap HTI: (1) mengakui sebagai organisasi resmi; (2) tidak mengakui tetapi juga tidak melarang; dan (3) melarang. Pilihan kedua direkomendasikan.

Jonathan D Smith | CRCS | Esai

Terdapat banyak gerakan environmentalis di Indonesia, baik yang dipimpin oleh para aktivis lingkungan maupun kelompok-kelompok lokal. Gerakan menentang proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali; gerakan melawan pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah; dan gerakan Save Aru, Maluku, adalah sekian contohnya. Apakah agama ikut berperan dalam gerakan-gerakan ini? Apakah gerakan lokal ini memiliki hubungan dengan gerakan environmentalis global yang sedang tumbuh?
Aspek lokal dan global adalah elemen krusial dalam gerakan environmentalis: problem lingkungan hidup tak mengenal batas. Iklim yang berubah cepat melahirkan tantangan yang mendesak secara global dan lokal. Negara-negara dunia pelan-pelan mulai ikut berperan dalam upaya pengurangan emisi karbon sementara komunitas-komunitas lokal di Indonesia sedang menghadapi problem tingginya suhu, naiknya permukaan air laut, bencana alam, dan polusi air dan udara.
Hubungan lokal-global dalam gerakan environmentalis-religius
Dalam Konferensi Perubahan Iklim di Maroko pada 2016, negara-negara bertemu untuk menegaskan dukungannya terhadap Kesepakatan Paris 2015 tentang Perubahan Iklim. Kesepakatan yang (hingga November 2016) telah ditandatangani 111 negara ini berkomitmen untuk mereduksi emisi karbon dan mengakui pengaruh manusia terhadap perubahan iklim. Dalam konferensi di Marrakech itu ratusan pemimpin agama dan aktivis lingkungan juga meluncurkan Pernyataan Lintas Iman tentang Iklim.
Tertulis dalam pernyataan itu:

Divisi Riset & Redaktur Web | CRCS | Perspektif

Perbincangan tentang apakah Front Pembela Islam (FPI) harus dibubarkan mengemuka lagi. Bagi satu pihak, aksi-aksi intoleran dan vigilantisme FPI membahayakan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kebinekaan. Pihak ini juga berpandangan bahwa FPI tidak jarang menjadi alat elite untuk menghajar rival politik.
Di pihak lain, para pencinta FPI bersikeras bahwa FPI harus tetap ada karena, kalaupun tak setuju dengan aksi kekerasannya, masyarakat Islam mestilah mempunyai representasi gerakan yang menggalakkan misi nahi munkar. Para pencinta FPI juga kerap mengemukakan bahwa selain memberantas kemunkaran, FPI juga mengajak pada yang makruf, seperti aksi-aksi kemanusiaan untuk korban bencana. Hal lain yang turut mengemuka dalam perbincangan ini adalah bahwa pembubaran ormas, sekalipun berhaluan keras seperti FPI, justru bertentangan dengan demokrasi.
Menghangatnya perbincangan ini dipicu oleh aksi-aksi besar di sekitar Pilkada Jakarta. Tiga kali Aksi Bela Islam (1410, 411, dan 212) pada tahun lalu telah secara signifikan mengubah cara orang memandang FPI. Bisa dikatakan, FPI berhasil menarik banyak massa melampaui batas-batas konvensional sebelumnya. Banyak orang dari ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang dalam kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mematuhi himbauan para pemimpin ormas Islam terbesar itu dan justru bermakmum pada FPI. Slogan “Super Damai” dalam Aksi Bela Islam III telah relatif mengubah citra FPI yang kerap diidentikkan sebagai ormas intoleran dan vigilantis.
Namun demikian, pihak di sisi lain tetap berpandangan bahwa FPI tetap menyimpan agenda sama: “NKRI Bersyariah”. Lebih dari itu, di samping vigilantis, FPI telah berbuat hal-hal yang inginnya mengatasi hukum. Aksi Bela Islam, juga aksi-aksi di sekitar proses persidangan Ahok, dipandang sebagai satu bentuk pemaksaan kehendak dan upaya mendikte proses hukum. Menurut pihak ini, pembiaran FPI berpotensi membahayakan negara berprinsip rule of law ini dan menjatuhkan hukum ke tangan “kerumunan”, sehingga yang terjadi bukanlah demokrasi melainkan “mobocracy”.
Turut mengikuti perbincangan di atas, di bawah ini redaktur laman dan Divisi Riset CRCS mengemukakan kembali satu bagian tulisan dari hasil penelitian CRCS. Ini bertujuan agar kita tidak segera lupa pada apa yang pernah dilakukan FPI, seakan-akan FPI adalah ormas yang baru saja lahir. Sudah lebih dari 16 tahun FPI berdiri, dan dia memiliki jejak sejarah, dengan sisi putih dan hitamnya. Menjawab pertanyaan apakah FPI perlu dibubarkan, berikut adalah salinan (dengan sedikit penyesuaian namun sama sekali tak mengubah substansi) dari satu bagian dalam Laporan Tahunan CRCS 2010 halaman 29-31. (Untuk mengunduh Laporan Tahunan CRCS, silakan ke sini.)

Fatwa MUI pada Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-muslim memerlukan sofistikasi argumen, rasionalisasi alasan, dan, di atas segalnya, kesadaran akan semangat zaman yang berubah.