Rawls, Agama, dan Nalar Publik

Refan Aditya – 11 Oktober 2022

Bagaimana mungkin mereka yang berpegang pada doktrin agama tertentu, dan otoritas agama tertentu, di saat yang sama berpegang pada konsep politik liberal yang mendukung rezim demokratis? (Rawls 2000, hlm. 149)

John Rawls bertanya demikian sebab dalam sebuah masyarakat demokratis, idealnya, tidak ada entitas yang boleh dikecualikan tanpa alasan, termasuk agama. Demokrasi yang disokong oleh konsep politik liberalisme mengandaikan sebuah tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak sipil (equality before the law). Tatanan itu diikat dalam kontrak sosial yang mengatur batas dan distribusi yang setimpal; fair. Maka agama, supaya mendapat haknya di ruang publik, mau tak mau mesti mengikuti prosedur demokrasi yaitu konsensus politik. Artikel ini membahas posisi  agama di ruang publik dalam pemikiran politik John Rawls. Pertama-tama, penting untuk memahami terlebih dulu “kelabilan” pemikiran Rawls tentang konsep politik justice as fairness.

Di Balik Jilbabmu: Pergulatan Ekspresi, Represi, dan Otoritas Diri

Linda Zuarnum  – 06 Oktober 2022

September 2022 lalu, media dihebohkan dengan aksi bakar jilbab perempuan Iran sebagai bentuk protes terhadap tindakan polisi moralitas di Iran yang mengakibatkan Mahsa Amini meninggal. Amini, yang juga dikenal dengan Zhina Amini (ژینا امینی), sedang berlibur ke Tehran saat ditangkap dan dianiaya oleh polisi moral. Perempuan asal Saqez, Khurdistan, itu dianggap tidak menggunakan jilbab sebagaimana mestinya karena sedikit dari rambutnya terlihat. Dalam aksi protes tersebut, perempuan di Iran membakar jilbabnya dan memotong rambut sebagai ekspresi kebebasan. Sambil menari dan berteriak “azaadi”, yang artinya kebebasan, perempuan di Iran menuntut penghapusan hukum wajib jilbab dan keberadaan polisi moral. Lambat laun, gerakan ini makin meluas ke berbagai daerah. Hingga pekan ketiga, sebanyak 92 orang meninggal dunia dalam gelombang aksi protes tersebut.

The Everyday Practices of Women’s Fatwa-making in Java, Indonesia

Wednesday Forum – 05 October 2022

My study deals with the legitimacy of Muslim women as ulama and the right ascribed to them by society to interpret religious texts and issue fatwas in response both to the everyday concerns of their followers (jamaah) and to urgent social problems. This study is therefore primarily concerned with the concept of religious authority and how it is modulated through gender. Taking a combined anthropological and gender lens, my study examines women issuing fatwas in different places and spheres of interaction between the fatwa-giver and fatwa asker as occurring at the institution, grassroots, women’s movement, and women’s magazines; spaces that are often considered as being of marginal importance in fatwa-making especially when it is done by women.

Ada dua hal penting yang perlu kita pahami: sesuatu yang ada di bawah kendali kita dan sesuatu yang ada di luar kendali kita

Melebihi Belanda/mereka perkosa istri-istri kami/mereka tebas leher putra putri kami/mereka bunuh harapan dan cita-cita kami//Melebihi Belanda/itulah Jakarta! (Seperti Belanda, Fikar W.Eda)

Mengapa negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar ini, dengan puluhan ribu pesantren dan jutaan santri, yang ajarannya mengamanahkan manusia untuk menjaga bumi, malah membuat kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi? Apakah bagi umat Islam di Indonesia, ajaran mencintai lingkungan sebatas pengetahuan semata?