Menimbang Keberagaman di Bawah Raja Anglikan

m rizal abdi  – 1 Maret 2023

Wafatnya Ratu Elizabeth II beberapa waktu silam tidak hanya menyisakan duka bagi warga Inggris dan keluarga kerajaan, tetapi juga menggurat pertanyaan besar: Apa yang akan terjadi dengan masa depan Kerajaan Inggris, pusat dunia bagi Gereja Anglikan?

Jemaat Gereja Anglikan patut berdebar soal ini. Mei 2023 nanti, Uskup Agung Canterbury akan mengurapi sang calon raja dengan minyak suci, memberkati, dan menahbiskannya sebagai raja baru Inggris. Saat itu, Raja Charles III bukan hanya menjadi pemimpin bagi Britania Raya, melainkan juga Gubernur Tertinggi bagi gereja induk Anglikan sedunia yang juga bergelar Fidei Defensor, ‘sang pembela agama’. Menariknya, jauh sebelum naik tahta, Charles III sudah menyatakan bahwa dirinya ingin dikenal sebagai “Defender of Faith” atau ‘pelindung agama’ alih-alih sebagai pembela agama tertentu (Defender of the Faith). Pernyataan Charles pada wawancara tahun 1994 tersebut tentu saja memancing kontroversi dan kegelisahan saat itu. Bahkan, muncul usulan penangguhan atas penobatannya jika suatu hari ia mewarisi tahta Inggris.

Menemukan Allah: Tantangan Menjadi  Saint Queer di Tengah Arus Konservatisme Agama

Refan Aditya – 22 November 2022

Mengerasnya konservatisme agama di Sulawesi Selatan menjadi ancaman bagi komunitas Bissu sebagai pelestari dan pemimpin agama leluhur Bugis. Yang paling kentara adalah upaya untuk melucuti status gender nonbiner para Bissu. Namun, di tengah masifnya konservatisme tersebut, para Bissu tak berhenti mencari dan menggali ruang-ruang spiritualitas dalam dirinya dan tempatnya di masyarakat Bugis saat ini. Dinamika itu menjadi bahasan Wednesday Forum, 12 Oktober 2022 bertajuk “Queer Spiritual Space in Bissu Community South Sulawesi: In Search of Allah”. Diskusi ini disajikan oleh Petsy Jessy Ismoyo yang merupakan mahasiswa ICRS dan pengampu program studi Hubungan Internasional di Universitas Kristen Satya Wacana.

Otoritas Agama, Pengalaman Keseharian, dan Peran Ulama Perempuan

Andi Alfian – 20 Oktober 2022

Sebagai salah satu pemegang otoritas keagamaan, ulama tidak hanya bertugas membimbing, tetapi juga mengeluarkan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait persoalan yang dihadapi oleh umat, baik ritual keagamaan maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Pendapat-pendapat mereka inilah yang kemudian disebut sebagai fatwa.

Di Indonesia, dan banyak negara mayoritas muslim lain, perumusan fatwa nyaris semuanya dilakukan oleh ulama laki-laki. Padahal, sejumlah persoalan yang mereka diskusikan adalah hal-hal yang sangat dekat dan berimbas langsung dengan kehidupan dan pengalaman para perempuan muslim. Menanggapi situasi ini, gerakan kaderisasi ulama perempuan di Indonesia mulai tumbuh dan merebak dalam dekade terakhir. Salah satu tonggak pentingnya adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang diadakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Jawa Barat, pada 2017 ini berupaya menggerakkan dan menguatkan kelompok ulama perempuan agar terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan umat muslim di Indonesia. Kongres tersebut menginspirasi Nor Ismah, Kepala LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, untuk meneliti dan mengkaji persoalan ini lebih lanjut.

Sejauh mana keberadaan kecerdasan buatan mampu membantu agama menjawab tantangan zaman? Ataukah keberadaaanya justru membuat agama semakin tidak relevan dan menggantikannya?

Di kala kita sedang berdiskusi saat ini, atau membaca tulisan ini, ribuan bayi mati setiap hari dan puluhan ribu lainnya kekurangan air bersih. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi?

Pendekatan etika keagamaan adalah ruh yang menjiwai program revitalisasi gambut dan mangrove sekaligus memastikan keberlanjutan upaya pelestarian ini. Utamanya, ketika program ini usai.