NU mengalami pergulatan yang dinamis dengan Pancasila. Di awal perumusan Pancasila, NU menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sikap ini berubah seiring perubahan rezim dan konfigurasi politik.

Dalam diskursus modern, agama disebut sangat rentan terhadap kekerasan karena karakteristiknya yang "absolutis, divisive, dan irrasional". Benarkah klaim ini?

Liputan diskusi bersama Prof. Heiner Bielefeldt di UGM, diadakan atas kerja sama CRCS, NCHR, dan DIAN/Interfidei.

A “Pancasila Reinterpreted” project is needed to answer an important question: Can Pancasila be more inclusive toward human rights and religious freedom?

Setelah Kunjungan Raja Saudi: Melawan Ekstremisme?

Azis Anwar Fachrudin – 7 Maret 2017

Di mata banyak orang, kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud boleh jadi menampakkan gestur yang positif. Namun satu hal yang tetap tak boleh terlupa ialah bahwa beberapa janji menunggu untuk segera dipenuhi. Satu pernyataan juga penting mendapat respons serius.

Setidaknya dua janji layak disebut di sini. Pertama, kompensasi terhadap korban cedera (42 orang) dan kelurga korban yang meninggal (12 orang) dari jamaah haji Indonesia dalam tragedi jatuhnya derek (crane) di Masjidil Haram pada 2015. Kedua, jaminan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, khususnya yang bekerja di sektor informal, serta penyelesaian dialogis dua negara untuk kasus 25 WNI yang terjerat pidana dengan ancaman hukuman mati.

Fatwa MUI pada Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-muslim memerlukan sofistikasi argumen, rasionalisasi alasan, dan, di atas segalnya, kesadaran akan semangat zaman yang berubah.