Penetapan Hari Kepercayaan memunculkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah kebijakan ini menandai langkah maju menuju kesetaraan substantif, atau justru berhenti pada level simbolik? Sejauh mana negara benar-benar hadir untuk memenuhi hak-hak penghayat? Mungkinkah pengakuan yang diberikan negara justru menjadi instrumen baru untuk mengatur dan mengendalikan komunitas penghayat?
m rizal abdi
Indonesia pernah mengalami satu fase singkat yang penuh harapan: Reformasi 1998. Saat itu, demokrasi dan hak asasi manusia seolah menemukan momentumnya. Namun, harapan tersebut tidak sepenuhnya bertahan. Perlahan, praktik politik kembali menunjukkan pola lama: pembatasan kebebasan atas nama stabilitas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perubahan besar itu tidak berlanjut?
Perayaan Nyepi dan Idulfitri yang berimpitan memunculkan pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka: siapa yang harus menyesuaikan diri?
The current and ongoing circumstances in Iran are conjuring up the kinds of imageries of the sacred past that can be a powerful tool for socioreligious and political mobilization. Such imageries will inadvertently but most likely evoke deep sentiments in the hearts and minds of millions of both Shi’a and Sunni Muslims outside of Iran.
Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) selalu terhubung dengan hak-hak yang lain. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap KBB seringkali berdampak pada pelanggaran hak-hak yang lain.
Menimbang Keberagaman di Bawah Raja Anglikan
m rizal abdi – 1 Maret 2023
Wafatnya Ratu Elizabeth II beberapa waktu silam tidak hanya menyisakan duka bagi warga Inggris dan keluarga kerajaan, tetapi juga menggurat pertanyaan besar: Apa yang akan terjadi dengan masa depan Kerajaan Inggris, pusat dunia bagi Gereja Anglikan?
Jemaat Gereja Anglikan patut berdebar soal ini. Mei 2023 nanti, Uskup Agung Canterbury akan mengurapi sang calon raja dengan minyak suci, memberkati, dan menahbiskannya sebagai raja baru Inggris. Saat itu, Raja Charles III bukan hanya menjadi pemimpin bagi Britania Raya, melainkan juga Gubernur Tertinggi bagi gereja induk Anglikan sedunia yang juga bergelar Fidei Defensor, ‘sang pembela agama’. Menariknya, jauh sebelum naik tahta, Charles III sudah menyatakan bahwa dirinya ingin dikenal sebagai “Defender of Faith” atau ‘pelindung agama’ alih-alih sebagai pembela agama tertentu (Defender of the Faith). Pernyataan Charles pada wawancara tahun 1994 tersebut tentu saja memancing kontroversi dan kegelisahan saat itu. Bahkan, muncul usulan penangguhan atas penobatannya jika suatu hari ia mewarisi tahta Inggris.