Belajar Pengelolaan Pengetahuan dalam Studi Agama Lintas Disiplin

20 Januari 2025

Bagaimana jurusan ilmu hadis, filsafat, dan jurusan-jurusan politik bisa masuk ke studi agama lintas disiplin?

Pertanyaan itu terlontar dari salah satu peserta kunjungan akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke CRCS UGM (Program Studi Agama Lintas Budaya [ALB], Sekolah Pascasarjana UGM), pada 20 Januari 2025. Kunjungan yang diikuti oleh 68 mahasiswa ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, Guru Besar Filsafat Ilmu UIN Alauddin, dan  Dr. Muhammad Ali, Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. “Lintas disiplin merupakan sebuah keniscayaan dalam studi agama, ” jelas Samsul Maarif, Ketua Program Studi ALB. “Sebagai sebuah isu, agama tidak pernah berdiri sendiri. Untuk memahaminya, butuh kajian dari berbagai disiplin,” lanjut dosen yang akrab dipanggil Anchu ini. Secara praktik, pengelolaan pengetahuan lintas disiplin di CRCS tecermin dalam kurikulum yang bermuara pada tiga klaster penelitian studi agama: Agama, Budaya, dan Alam; Relasi Antaragama; Agama dan Pendidikan Publik. Karakter lintas disiplin ini pula yang menjadi titik tolak CRCS dalam pengejawantahan tri dharma perguruan tinggi. Setiap penelitian yang ada di CRCS selalu dikaitkan dan dikembangkan dalam pengajaran maupun pendidikan publik.

Meskipun Indonesia telah merdeka secara fisik, konstruksi cisgender ala kolonial masih berkembang hingga saat ini. Ajaran keagamaan yang kian patriarkis turut merawatnya sampai kini.

Semasa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik agama dengan menjadikan ajaran di luar Kristen, Katolik, dan Islam sebagai geen goddienst atau nonagama (Yulianti, 2022). Politik agama tidak hanya memaksa masyarakat adat untuk mengikuti ajaran agama-agama yang diakui pemerintah, tetapi juga konstruksi gender yang dibawanya. Contohnya bisa kita lihat pada kasus komunitas bissu. Pemerintah kolonial menjadikan tradisi dan identitas seksual komunitas bissu sebagai “amoral”. Alhasil, komunitas tersebut menjadi objek utama konversi agama (Gouda, 1995).

Menelusuri Kembali Jejak Marginalisasi Gender di Indonesia

Afkar Aristoteles Mukhaer – 07 Januari 2025

Perempuan dan lelaki memang memiliki tubuh biologis yang berbeda. Namun, perbedaan ini tidak serta-merta secara alamiah menggariskan peran dan ekspresi gendernya di kebudayaan masyarakat tertentu.

Banyak ahli sejarah dan antropolog berpendapat bahwa kebudayaan patriarki bermula sejak manusia masih dalam peradaban berburu dan meramu. Salah satu yang menonjol ialah antropolog Richard B. Lee dan Irven DeVore. Keduanya menginisiasi simposium internasional terkait fase peradaban manusia tersebut dan menghasilkan kumpulan esai berjudul Man the Hunter (1968). Di antara simpulannya, masyarakat peradaban berburu dan meramu menentukan peran gender berdasarkan fitur biologis laki-laki dan perempuan. Perempuan, pemilik rahim dan payudara, berperan menjaga keberlangsungan populasi komunitas dan mengurusi domestik. Sementara laki-laki, dengan fisik yang lebih sederhana dan berpenis, menjadi penyedia keberlangsungan komunitas.

Agama: Solusi atau Sumber Masalah Kesehatan Mental?

Anisa Eka Putri Kusmayani – 13 Desember 2024

Emang ya agama bisa jadi salah satu alasan orang jadi sehat mental, tapi ga jadi satu-satunya faktor orang itu yang sehat mental (Zuri, konselor Into the Light)

Banyak riset menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas, semakin rendah  tingkat  depresi (Heo dan Koeske, 2009; Koenig, McCullough, dan Larson, 2001; George, 2002). Hal ini sejalan dengan temuan ilmuwan lain (Campante dan Yanagizawa-Drott, 2013; Elliot dan Hayward, 2009) yang menunjukkan kaitan antara religiusitas dan kompetensi dalam  mekanisme koping ketika dalam situasi sulit, termasuk saat menderita penyakit yang tidak dapat ada obatnya (terminal illness). Namun, agama tak selalu menjadi pendorong sehat mental, malah kerap menjadi penyebab gejala masalah mental (Pargament dan Lomax, 2013).

Transpuan dan Hak Demokrasi yang Terabaikan

Nita Amriani – 11 November 2024

Apakah seorang transpuan lahir hanya untuk mengecap pedihnya bayang-bayang persekusi dan menjadi pelengkap suara pemilu?

Diskriminasi dan stigma berlapis menyingkirkan kelompok transpuan dari hak-hak dasar sebagai warga negara. Banyak transpuan sulit mengakses pekerjaan dan hidup dalam ancaman persekusi. Di sisi lain, mereka juga tak lagi punya ruang aman di rumah karena keluarga mereka tidak lagi mau menerimanya. Bagi kelompok transpuan, konsep keadilan dalam sila ke-5 Pancasila masih jauh api dari panggang. 

Suara Masyarakat Adat di Tengah Bayang-Bayang Demokrasi

Vikry Reinaldo Paais – 06 November 2024

Pembangunan nasional yang diklaim oleh pejabat pemerintahan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial justru merampas, mengkriminalisasi, serta mengeksklusi hak-hak hidup masyarakat adat dan penganut agama leluhur. Hutan dan tanah mereka dirampas oleh negara untuk dijadikan kawasan produksi maupun konservasi. Ketika masyarakat adat berjuang mempertahankan hak atas tanahnya, mereka justru dikriminalisasi oleh aparat negara. Dalam konteks sosio-religius, sebagian besar masyarakat maupun pemimpin agama menstigma masyarakat adat sebagai belum beradab, masih primitif, serta belum beragama sehingga harus dimodernkan dan diagamakan. Problematika ini adalah tantangan serius dalam konteks Indonesia yang mengumandangkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Isu-isu krusial ini menjadi bahasan utama dalam perhelatan International Conference and Consolidation on Indigenous Religion (ICIR) ke-6 pada 22-25 Oktober 2024 di Ambon.