Transpuan dan Hak Demokrasi yang Terabaikan

Nita Amriani – 11 November 2024

Apakah seorang transpuan lahir hanya untuk mengecap pedihnya bayang-bayang persekusi dan menjadi pelengkap suara pemilu?

Diskriminasi dan stigma berlapis menyingkirkan kelompok transpuan dari hak-hak dasar sebagai warga negara. Banyak transpuan sulit mengakses pekerjaan dan hidup dalam ancaman persekusi. Di sisi lain, mereka juga tak lagi punya ruang aman di rumah karena keluarga mereka tidak lagi mau menerimanya. Bagi kelompok transpuan, konsep keadilan dalam sila ke-5 Pancasila masih jauh api dari panggang. 

Hijrah Minim Sampah:
Sebuah Ekolinguistik Islam ala Ibu Rumah Tangga

Nanda Tsani – 29 Juli 2024

Isu lingkungan tidak melulu berkutat pada hal-hal gigantis seperti krisis iklim, efek rumah kaca, kenaikan suhu bumi, mencairnya es Antartika, atau kepunahan massal. Bagi June Cahyaningtyas, isu lingkungan ialah juga tentang hal-hal keseharian yang tampak di pelupuk mata dan jangkauan tangan: wastafel mengilap yang kembali dipenuhi piring kotor, ember kosong yang penuh pakaian apek, hingga timbunan sisa makanan di tempat sampah dapur. Berangkat dari minat keamanan nontradisional dalam kajian Hubungan Internasional (HI), dosen HI Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” ini meneroka dimensi keagamaan dalam praktik lingkungan berkelanjutan melalui pengalaman perempuan urban di Jawa. Hasil kajiannya itu ia presentasikan dalam Wednesday Forum, 15 Mei 2024, bertajuk “Sustainable Living Practice Among Urban Women in Java”. 

Beradaptasi lewat Agama di Tengah Abrasi Pantai Utara Jawa

Rezza Prasetyo Setiawan – 20 Juli 2024

Salah satu dampak nyata krisis iklim ialah kenaikan air laut dan abrasi yang  menenggelamkan daerah-daerah di kawasan garis pantai. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Lantas, bagaimana masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan terdampak beradaptasi dengan hal ini? Sejauh mana pemahaman dan praktik keagamaan mereka berperan dalam proses adaptasi tersebut? 

Pertanyaan itu menjadi salah satu  titik tolak disertasi Aliyuna Prastiti yang ia presentasikan dalam Wednesday Forum bertajuk “Making Sense of Religion in Adaptation Processes”, 8 Mei 2024. Dosen program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, ini meneliti dua komunitas masyarakat yang tinggal pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Pantai Bahagia, Bekasi, Jawa Barat. 

Kendati lebih dari 90% responden di Indonesia mengatakan bahwa agama merupakan faktor penting bagi kebahagiaan mereka, agama bukanlah jawaban utama ketika mereka mengalami gangguan kesehatan mental.

Ketika terdesak oleh bencana yang sudah lugas di depan mata, masihkah faktor identitas sosial, politik, dan keagamaan menjadi penting? Apakah pertanyaan itu tidak lagi penting karena perbedaan sudah dilebur demi alasan kemanusiaan dan penderitaan bersama? Jangan-jangan, hilangnya pertanyaan itu justru adalah tanda marginalisasi terselubung yang justru makin tajam karena desakan keterbatasan sumber daya?

Menuntut Keadilan Lingkungan Antargenerasi Melalui Konstitusionalisme Iklim

Rezza P. Setiawan – 8 November 2023

Hak Asasi Manusia tidak hanya dimiliki oleh generasi manusia yang hidup di hari ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Salah satunya akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Istilah ‘konstitusionalisme iklim’ (Climate Constitutionalism) dibawa oleh Dr. Herlambang Perdana Wiratraman  dalam diskusi pleno ketiga pada acara The 6th International Conference for Human Rights yang diadakan (26/10) di Fisipol UGM. Dalam presentasi berjudul “Climate Constitutionalism: A Search for Eco Social Justice in Indonesia’s Autocratic Legalism”, Dosen Hukum Tata Negara UGM ini menjabarkan konstitusionalisme iklim sebagai kerangka untuk memahami secara kritis hubungan tidak terpisahkan antara iklim dan hukum. Singkatnya, kerangka pikir ini menelisik apakah sistem hukum yang ada berpihak pada perusakan atau restorasi lingkungan. Konstitusionalisme iklim ini juga menjadi jembatan hukum untuk pemenuhan hak asasi manusia Indonesia, baik generasi saat ini maupun yang akan datang, atas lingkungan hidup. Lebih lanjut, Wiratraman juga menyoroti  secara kritis narasi “politik hijau” yang ditawarkan kapitalisme global sebagai ancaman terhadap pemenuhan hak asasi antargenerasi.