Fellowship KBB 2025 kali ini menghadirkan kelas Klinik dan Advokasi KBB sebagai bagian dari luaran yang tidak hanya menghasilkan gagasan tertulis, tetapi juga aksi nyata. Jika pada tahun-tahun sebelumnya peserta hanya menghasilkan tulisan berbasis penelitian, kini mereka juga diajak merancang program advokasi dan pendidikan berbasis pengalaman. Proses perancangan aksi ini dilakukan secara bertahap dan kolaboratif, mulai dari pengantar fasilitator, diskusi kelompok berbasis kasus nyata, hingga penyusunan rencana aksi yang aplikatif. Hasilnya, para peserta tidak hanya mengasah pemahaman teoretis, tetapi juga melahirkan rancangan advokasi dan klinik KBB yang dapat diimplementasikan di lingkungan akademik maupun masyarakat.
Proses rancangan aksi Klinik dan Advokasi KBB melalui beberapa tahapan terstruktur. Pertama, fasilitator membuka dan memberikan pengantar tentang advokasi KBB dengan perspektif HAM, termasuk menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dari unsur masyarakat maupun negara serta peran masing-masing. Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan arahan teknis untuk mendiskusikan satu kasus yang dipilih bersama.
Diskusi kelompok difokuskan pada identifikasi pihak-pihak terkait, analisis peluang dan tantangan, serta penyusunan rencana kerja individu maupun kelompok. Hasil diskusi kemudian dituliskan pada kertas flipchart dan dipresentasikan oleh perwakilan tiap kelompok dalam sesi pleno. Fasilitator mengaitkan temuan dari setiap kelompok, menyimpulkan wawasan yang dihasilkan, dan meninjau kembali topik yang sudah dibahas. Proses ini memastikan bahwa luaran yang dihasilkan bersifat kolaboratif, berbasis analisis kasus nyata, dan memuat langkah-langkah aksi yang dapat diimplementasikan.
Salah satu contohnya ialah rencana aksi Klinik KBB yang diinisiasi oleh tim dosen Studi Agama-Agama, Aqidah dan Filsafat Islam, serta Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Darussalam Gontor. Rencana aksi mereka bertujuan membentuk perspektif kritis mahasiswa guru terhadap isu KBB sekaligus meningkatkan kesadaran akan berbagai bentuk pelanggarannya di Indonesia. Sasaran kegiatan ialah mahasiswa semester 4 dan 6 Prodi Studi Agama-Agama dengan jumlah peserta terbatas 5–10 orang yang telah memiliki bekal pengetahuan dasar tentang aliran teologis dalam Islam dan agama-agama lain, serta berasal dari latar belakang budaya dan organisasi yang beragam.
Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan bertahap, mulai dari brainstorming pemahaman tentang aliran teologis, diskusi norma-norma KBB dengan media video dan bacaan, hingga studi kasus pelanggaran KBB pada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Melalui tahap experiential learning, peserta berinteraksi daring dengan korban pelanggaran untuk memahami isu secara mendalam dan merasakan urgensi advokasi. Seluruh rangkaian ditutup dengan sesi refleksi guna merangkum pembelajaran dan mendorong kepedulian mahasiswa terhadap pemajuan KBB secara konstruktif.
Contoh lainny ialah Rancangan Advokasi KBB yang disusun oleh Hadza Min Fadhli Robby, dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dalam rancangan aksinya, ia ingin mendorong institusi pendidikan berbasis keagamaan swasta agar lebih responsif terhadap isu-isu KBB, khususnya melalui pendekatan interseksionalitas. Advokasi ini diinisiasi melalui workshop dan kuliah umum yang menghadirkan narasumber dengan kompetensi mendalam terkait isu KBB. Hadza menekankan bahwa mata kuliah Hubungan Internasional dapat dieksplorasi dengan perspektif multidisiplin, misalnya melalui kajian hak asasi manusia (HAM) dan isu-isu keamanan manusia. Program ini menargetkan sivitas akademika, terutama mahasiswa, agar memiliki kesadaran yang lebih mendalam mengenai keterkaitan isu-isu KBB dengan demokrasi, penguatan HAM, dan pemaknaan keindonesiaan. Sejalan dengan itu, Hadza menegaskan, “Saya ingin mendekati KBB tidak dalam kerangka teologis-apologetik, tetapi pendekatan multidisiplin yang sifatnya lebih generik dan lebih organik.”
Dalam pendekatan ini, komunitas minoritas seperti masyarakat adat dan pesantren waria akan dihadirkan dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengkaji HAM dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak terbatas pada dimensi universal-legalistik. Dalam konteks rumah ibadah, pendekatan interseksional dihadirkan dengan mengaitkan isu perizinan rumah ibadah pada kajian politik spasial dan tata ruang yang menjadi ranah keilmuan arsitektur.
Melalui rancangan aksi Klinik KBB dan Advokasi Kebebasan Beragama, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pembelajar, tetapi juga sebagai pelaku advokasi yang terlibat langsung dalam isu-isu kebebasan beragama. Hal ini diperkuat oleh program advokasi yang berfokus pada mendorong perubahan kebijakan dan membangun kesadaran publik. Dengan perpaduan keduanya, Fellowship KBB 2025 menghasilkan gagasan sekaligus memicu langkah nyata menuju perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
______________________
Nanda Tsani adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2023. Baca tulisan Nanda lainnya di sini.
Artikel ini merupakan salah satu usaha CRCS UGM untuk mendukung SDGs nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas.
