Di mata pihak-pihak intoleran, teks-teks hukum “yang tidak jelas” dapat diterjemahkan secara intoleran juga.

Pemerintah dengan percaya diri menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan 2023 silam memberikan jaminan kehidupan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang lebih baik. Pasal 300–305 KUHP 2023 yang bertajuk Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan secara khusus mengatur delik keagamaan. Namun, pasal-pasal tersebut rupanya berpotensi kuat menjadi “pasal karet” yang rentan untuk ditafsirkan menurut kepentingan pihak-pihak intoleran. Jika demikian, perlindungan terhadap masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok rentan keagamaan akan makin terciderai.

Ketidakjelasan hukum dapat berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif. Ketidakjelasan ini kerap bermuara pada ketidakjelasan rumusan hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum yang harusnya menjadi pelindung, malah jadi perundung.

Beradaptasi lewat Agama di Tengah Abrasi Pantai Utara Jawa

Rezza Prasetyo Setiawan – 20 Juli 2024

Salah satu dampak nyata krisis iklim ialah kenaikan air laut dan abrasi yang  menenggelamkan daerah-daerah di kawasan garis pantai. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Lantas, bagaimana masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan terdampak beradaptasi dengan hal ini? Sejauh mana pemahaman dan praktik keagamaan mereka berperan dalam proses adaptasi tersebut? 

Pertanyaan itu menjadi salah satu  titik tolak disertasi Aliyuna Prastiti yang ia presentasikan dalam Wednesday Forum bertajuk “Making Sense of Religion in Adaptation Processes”, 8 Mei 2024. Dosen program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, ini meneliti dua komunitas masyarakat yang tinggal pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Pantai Bahagia, Bekasi, Jawa Barat. 

Memperluas Makna Pentakosta Melalui Unduh-Unduh

Rezza Prasetyo Setiawan, Eikel Karunia Ginting – 14 Mei 2024

Ada banyak cara umat kristiani di Indonesia merayakan Pentakosta, hari ke-50 masa Paskah yang menjadi momen turunnya Roh Kudus, salah satunya dengan ritual unduh-unduh. Tradisi akulturasi umat Kristen yang tinggal di kawasan agraris ini biasanya dilaksanakan pada musim panen padi. Namun, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Bukit Hermon di Desa Kopeng, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, melaksanakan ritual unduh-unduh untuk menyambut momen Pentakosta. Keberadaan ritual unduh-unduh di desa ini sempat terhenti puluhan tahun karena anggapan sesat dari misi ajaran kristen yang menolak kebudayaan. Upaya revitalisasi pun muncul pada 2019 seiring dengan kondisi lingkungan desa yang semakin rusak.

Kendati lebih dari 90% responden di Indonesia mengatakan bahwa agama merupakan faktor penting bagi kebahagiaan mereka, agama bukanlah jawaban utama ketika mereka mengalami gangguan kesehatan mental.

Ketika terdesak oleh bencana yang sudah lugas di depan mata, masihkah faktor identitas sosial, politik, dan keagamaan menjadi penting? Apakah pertanyaan itu tidak lagi penting karena perbedaan sudah dilebur demi alasan kemanusiaan dan penderitaan bersama? Jangan-jangan, hilangnya pertanyaan itu justru adalah tanda marginalisasi terselubung yang justru makin tajam karena desakan keterbatasan sumber daya?