• Tentang UGM
  • Portal Akademik
  • Pusat TI
  • Perpustakaan
  • Penelitian
Universitas Gadjah Mada
  • About Us
    • About CRCS
    • Vision & Mission
    • People
      • Faculty Members and Lecturers
      • Staff Members
      • Students
      • Alumni
    • Facilities
    • Library
  • Master’s Program
    • Overview
    • Curriculum
    • Courses
    • Schedule
    • Admission
    • Scholarship
    • Accreditation and Certification
    • Academic Collaborations
      • Crossculture Religious Studies Summer School
      • Florida International University
    • Academic Documents
    • Student Satisfaction Survey
  • Article
    • Perspective
    • Book Review
    • Event Report
    • Class Journal
    • Interview
    • Wed Forum Report
    • Thesis Review
    • News
  • Publication
    • Reports
    • Books
    • Newsletter
    • Monthly Update
    • Infographic
  • Research
    • CRCS Researchs
    • Resource Center
  • Community Engagement
    • Film
      • Indonesian Pluralities
      • Our Land is the Sea
    • Wednesday Forum
    • ICIR
    • Amerta Movement
  • Beranda
  • Berita
  • Transpuan dan Hak Demokrasi yang Terabaikan

Transpuan dan Hak Demokrasi yang Terabaikan

  • Berita, Berita, Event report, Laporan, News, News
  • 18 November 2024, 14.25
  • Oleh: crcs ugm
  • 0

Transpuan dan Hak Demokrasi yang Terabaikan

Nita Amriani – 11 November 2024

Apakah seorang transpuan lahir hanya untuk mengecap pedihnya bayang-bayang persekusi dan menjadi pelengkap suara pemilu?

Diskriminasi dan stigma berlapis menyingkirkan kelompok transpuan dari hak-hak dasar sebagai warga negara. Banyak transpuan sulit mengakses pekerjaan dan hidup dalam ancaman persekusi. Di sisi lain, mereka juga tak lagi punya ruang aman di rumah karena keluarga mereka tidak lagi mau menerimanya. Bagi kelompok transpuan, konsep keadilan dalam sila ke-5 Pancasila masih jauh api dari panggang. 

World Health Organization (2021) mendefinisikan transpuan sebagai seseorang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir tetapi memiliki identitas gender sebagai perempuan. Beberapa transpuan memutuskan untuk menjalani berbagai proses medis untuk beradaptasi dengan identitas gender mereka. Namun, ini tidak menjamin penerimaan dari masyarakat luas. Mayoritas masyarakat menganggap keberadaan transpuan sebagai perilaku menyimpang. Di sisi lain, kurangnya representasi positif transpuan dalam media, politik, dan ruang publik semakin memperparah stigma. 

Yuni Shara al Buchori, pimpinan Pondok Pesantren Waria, dalam Forum Kamisan Daring (18/07) menyatakan bahwa stigma yang melekat pada kelompok transpuan berimplikasi pada kesulitan memperoleh pekerjaan. Mereka ditolak bahkan sebelum menunjukkan kualifikasi dan kemampuanya. Diskriminasi tersebut terjadi secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini memaksa transpuan untuk mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara, dari mengamen hingga menjadi pekerja seks komersial. 

Transpuan  juga sering kali menghadapi lingkungan kerja yang tidak ramah. Jika berhasil mendapatkan pekerjaan, mereka tak jarang menjadi sasaran pelecehan atau diskriminasi dari rekan kerja maupun atasan. Ketidaksetaraan ini diperparah oleh kurangnya kebijakan yang melindungi hak-hak transpuan di banyak tempat. Sebagian besar perusahaan belum memiliki kebijakan yang secara eksplisit melindungi pekerja transpuan dari diskriminasi. Pada akhirnya, hal ini memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Di tengah ketimpangan dalam mengakses pekerjaan, beberapa pemerintah daerah malah mengeluarkan regulasi pelarangan aktivitas oleh pengamen dan anak jalanan seperti Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 dan Kota Samarinda bernomor serupa. Regulasi ini kian mempersempit ruang kesempatan kerja para transpuan. Menurut  Yuni, jika negara melarang transpuan mengamen, seharusnya pemerintah hadir dengan mengakomodasi lapangan pekerjaan dan jaminan keamanan secara tertulis terhadap mereka.

Di tengah kompleksitas problematika yang dihadapi oleh transpuan di Indonesia, mereka tetap menjalankan haknya sebagai warga negara, salah satunya dengan berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Namun, sejauh ini kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan ini masih minim. Lantas timbul pertanyaan, apakah eksistensi mereka diakui saat pemilihan politik saja? 

Undang-Undang 1945 secara tegas dan jelas menjamin hak asasi bagi warga negara dalam memperoleh kepastian hukum. Di samping memastikan hak asasi manusia melalui UUD 1945, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Interpretasi yang lebih inklusif terhadap CEDAW dapat memperluas perlindungan ini terhadap kelompok-kelompok yang mungkin mengalami diskriminasi karena identitas gender mereka, termasuk transpuan (wanita transgender). Dalam konteks hukum dan kebijakan di beberapa negara, prinsip-prinsip CEDAW telah diinterpretasikan untuk melindungi hak-hak transgender sebagai bagian dari upaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender.

Melalui pengesahan ini, negara berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap transpuan.Kelompok transpuan berhak mendapatkan penghormatan, jaminan keamanan, hingga pemenuhan hal-hak asasi sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagaimana UUD 1945 pasal 28I menyampaikan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 2 mengatur, “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”. Ketentuan tersebut menunjukan adanya jaminan hak rasa aman terhadap setiap orang tanpa terkecuali.

Menciptakan hak demokrasi yang setara khususnya bagi transpuan perlu  kita perjuangkan bersama. Musyawarah tanpa penghakiman sangat diperlukan agar membentuk sikap inklusif bagi masyarakat. Harus ada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan atas perbedaan dan keragaman yang ada. Transpuan merupakan bagian dari demokrasi yang harus mendapatkan hak yang sama untuk didengarkan dan diperjuangkan. 

______________________

Nita Amriani adalah mahasiswa Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM, angkatan 2024. Baca tulisan Nita lainnya di sini.

Foto tajuk di artikel ini dipotret oleh Arus Pelangi/Sejuk.org

Tags: ICIR masyarakat adat Nita Amriani

Leave A Comment Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Instagram

What happens when religious identities refuse to f What happens when religious identities refuse to fit neatly into sectarian labels? This forum explores how Shiʿi histories are constructed, remembered, and contested across Southeast Asia and beyond. Through fragmented evidence, shifting allegiances, and local knowledge traditions, it asks who gets to define religious belonging—and whose histories get recognized, obscured, or forgotten.

Come and join this thought-provoking discussion with @sarahmuwahidah at #wednesdayforum.
We provide snacks and drinks, don't forget to bring your tumbler. This event is free and open to public.
SADAR Salib berdiri, saf salat merapat. Sebuah po SADAR 
Salib berdiri, saf salat merapat. Sebuah potret kebersamaan yang mengingatkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang untuk berjalan bersama. Ketika demonstrasi usai, ujian lain pun dimulai: apakah kita tetap berdiri di sisi mereka yang tertindas, bahkan ketika mereka berbeda keyakinan?

simak tulisan @angelique_tjoa tentang #indonesiasadar hanya di situs web crcs
SABDA-ABDI Bunyinya berdekatan, tetapi jarak kuas SABDA-ABDI

Bunyinya berdekatan, tetapi jarak kuasanya bisa sejauh langit dan bumi. Sabda datang dari atas, abdi belajar mendengarkan dari bawah. Yang satu terbiasa dituruti, yang lain diharapkan berbakti. Namun, apa jadinya ketika abdi mulai bersabda? Apakah gusti masih bersedia mendengar, atau telinga istana hanya terbuka untuk pujian? Barangkali, yang perlu diuji bukan kesetiaan abdi, melainkan kebesaran seorang gusti: sanggupkah ia menerima suara yang tak lagi terdengar seperti sembah?

baca gerundelan aelengkapnya di situs web crcs
Can the body speak where words fall short? Throug Can the body speak where words fall short?

Through Amerta Movement, dialogue moves beyond words into movement, embodiment, and sensory awareness. Dance becomes a way of listening, relating, and connecting—with ourselves, others, and the world around us.

Join us in reimagining dialogue with @samsulmaarif6202 at #wednesdayforum.

We provide snacks and drinks, don't forget to bring your tumbler. This event is free and open to public.
Follow on Instagram

Twitter

Tweets by crcsugm

Universitas Gadjah Mada

Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, 3rd Floor
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, 55284
Email address: crcs@ugm.ac.id

 

© CRCS - Universitas Gadjah Mada

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY