Otoritas Agama, Pengalaman Keseharian, dan Peran Ulama Perempuan

Andi Alfian – 20 Oktober 2022

Sebagai salah satu pemegang otoritas keagamaan, ulama tidak hanya bertugas membimbing, tetapi juga mengeluarkan pendapat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait persoalan yang dihadapi oleh umat, baik ritual keagamaan maupun aktivitas sosial kemasyarakatan. Pendapat-pendapat mereka inilah yang kemudian disebut sebagai fatwa.

Di Indonesia, dan banyak negara mayoritas muslim lain, perumusan fatwa nyaris semuanya dilakukan oleh ulama laki-laki. Padahal, sejumlah persoalan yang mereka diskusikan adalah hal-hal yang sangat dekat dan berimbas langsung dengan kehidupan dan pengalaman para perempuan muslim. Menanggapi situasi ini, gerakan kaderisasi ulama perempuan di Indonesia mulai tumbuh dan merebak dalam dekade terakhir. Salah satu tonggak pentingnya adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres yang diadakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Jawa Barat, pada 2017 ini berupaya menggerakkan dan menguatkan kelompok ulama perempuan agar terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan umat muslim di Indonesia. Kongres tersebut menginspirasi Nor Ismah, Kepala LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, untuk meneliti dan mengkaji persoalan ini lebih lanjut.

Grassroots Muslim Majoritarianism: An Analysis of Salafi Islamic Expansion in Makassar & Its Socio-political Significance

Wednesday Forum – 19 October 2022

Over the past 30 years, Indonesia has witnessed the growing prominence of a number of transnational Islamic revivalist movements. These have had a considerable impact on political culture, as the popularity of these movements has gone hand-in-hand with increasingly sectarian views across segments of Indonesian society. Yet how do such movements successfully transmit their ideas at the grassroots level and present them in ways that influence national political opinion? Conversely, how does such grassroots activism alter the message and social aims of such activists? I aim to address these questions by focusing on the city of Makassar, South Sulawesi, and the activism of Indonesia’s largest Salafi-influenced organisation, Wahdah Islamiyah. Illuminating how Wahdah Islamiyah have grown their local network of mosques and schools, and the subtle practices they deploy to frame their Islamic message in ways that both relate to the anxieties of their audience, I explain how they promote a Muslim majoritarian vision of society. More broadly, I conclude by assessing the extent to which such activism can form an understandings pertaining to the socio-political mobilisation of religious social movements, and what it may tell us about the health of democratic debate and pluralism in 21^st century Indonesia.

In Search of Allah: Queer Spiritual Space in Bissu Community, South Sulawesi

Wednesday Forum – 12 October 2022

The proliferation of conservative Islam has affected non-normative gender and sexuality groups’ experience and construction of identity, as it has impacted the Bissu community in South Sulawesi. Bissu can be categorized as pan-Indigenous, including gender, sexual, and/or spiritual identity. Within Indigenous communities with androgynous concepts in their cosmology, Bissu have culturally-specific ceremonial and social roles in Bugis culture. In this ongoing research, I seek to understand how Bissu have encountered confrontation and acceptance within their queer indigenous body and spiritual space and how it has impacted their ability to partake and learn their religion and culture.

Rawls, Agama, dan Nalar Publik

Refan Aditya – 11 Oktober 2022

Bagaimana mungkin mereka yang berpegang pada doktrin agama tertentu, dan otoritas agama tertentu, di saat yang sama berpegang pada konsep politik liberal yang mendukung rezim demokratis? (Rawls 2000, hlm. 149)

John Rawls bertanya demikian sebab dalam sebuah masyarakat demokratis, idealnya, tidak ada entitas yang boleh dikecualikan tanpa alasan, termasuk agama. Demokrasi yang disokong oleh konsep politik liberalisme mengandaikan sebuah tatanan masyarakat yang berpegang teguh pada kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak sipil (equality before the law). Tatanan itu diikat dalam kontrak sosial yang mengatur batas dan distribusi yang setimpal; fair. Maka agama, supaya mendapat haknya di ruang publik, mau tak mau mesti mengikuti prosedur demokrasi yaitu konsensus politik. Artikel ini membahas posisi  agama di ruang publik dalam pemikiran politik John Rawls. Pertama-tama, penting untuk memahami terlebih dulu “kelabilan” pemikiran Rawls tentang konsep politik justice as fairness.

Di Balik Jilbabmu: Pergulatan Ekspresi, Represi, dan Otoritas Diri

Linda Zuarnum  – 06 Oktober 2022

September 2022 lalu, media dihebohkan dengan aksi bakar jilbab perempuan Iran sebagai bentuk protes terhadap tindakan polisi moralitas di Iran yang mengakibatkan Mahsa Amini meninggal. Amini, yang juga dikenal dengan Zhina Amini (ژینا امینی), sedang berlibur ke Tehran saat ditangkap dan dianiaya oleh polisi moral. Perempuan asal Saqez, Khurdistan, itu dianggap tidak menggunakan jilbab sebagaimana mestinya karena sedikit dari rambutnya terlihat. Dalam aksi protes tersebut, perempuan di Iran membakar jilbabnya dan memotong rambut sebagai ekspresi kebebasan. Sambil menari dan berteriak “azaadi”, yang artinya kebebasan, perempuan di Iran menuntut penghapusan hukum wajib jilbab dan keberadaan polisi moral. Lambat laun, gerakan ini makin meluas ke berbagai daerah. Hingga pekan ketiga, sebanyak 92 orang meninggal dunia dalam gelombang aksi protes tersebut.

The Everyday Practices of Women’s Fatwa-making in Java, Indonesia

Wednesday Forum – 05 October 2022

My study deals with the legitimacy of Muslim women as ulama and the right ascribed to them by society to interpret religious texts and issue fatwas in response both to the everyday concerns of their followers (jamaah) and to urgent social problems. This study is therefore primarily concerned with the concept of religious authority and how it is modulated through gender. Taking a combined anthropological and gender lens, my study examines women issuing fatwas in different places and spheres of interaction between the fatwa-giver and fatwa asker as occurring at the institution, grassroots, women’s movement, and women’s magazines; spaces that are often considered as being of marginal importance in fatwa-making especially when it is done by women.