Di mata pihak-pihak intoleran, teks-teks hukum “yang tidak jelas” dapat diterjemahkan secara intoleran juga.

Pemerintah dengan percaya diri menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan 2023 silam memberikan jaminan kehidupan beragama atau berkeyakinan (KBB) yang lebih baik. Pasal 300–305 KUHP 2023 yang bertajuk Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan secara khusus mengatur delik keagamaan. Namun, pasal-pasal tersebut rupanya berpotensi kuat menjadi “pasal karet” yang rentan untuk ditafsirkan menurut kepentingan pihak-pihak intoleran. Jika demikian, perlindungan terhadap masyarakat yang berasal dari kelompok-kelompok rentan keagamaan akan makin terciderai.

Ketidakjelasan hukum dapat berakibat pada penegakan hukum yang diskriminatif. Ketidakjelasan ini kerap bermuara pada ketidakjelasan rumusan hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum yang harusnya menjadi pelindung, malah jadi perundung.

Dalam KUHP  2023, bab agama atau kepercayaan mendapat ruang tersendiri melalui pasal 300—305. Penafsiran yang tepat terhadap isi pasal-pasal tersebut menjadi langkah vital agar implementasinya relevan dengan realitas sosial masyarakat dan pemajuan hak asasi manusia.

Kendati bukan negara agama, Indonesia menempatkan agama sebagai  salah satu pilar penting dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dengan kata lain, keberadaan agama perlu dilindungi oleh negara. Namun, sebelum 2023, KUHP yang dipunyai Indonesia merupakan warisan negara sekuler Belanda sehingga agama tidak mendapatkan tempat dalam undang-undang tersebut. Karenanya, sejak Seminar Hukum Nasional I 1963 ada keinginan kuat untuk memiliki “delik agama” dalam suatu KUHP Nasional.

Betapa pun berbeda pengalaman dan pandangan religius dengan generasi pendahulunya, anak muda Khonghucu tak akan pernah tercerabut dari “tulang” leluhurnya.

Belajar Pengelolaan Pengetahuan dalam Studi Agama Lintas Disiplin

20 Januari 2025

Bagaimana jurusan ilmu hadis, filsafat, dan jurusan-jurusan politik bisa masuk ke studi agama lintas disiplin?

Pertanyaan itu terlontar dari salah satu peserta kunjungan akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke CRCS UGM (Program Studi Agama Lintas Budaya [ALB], Sekolah Pascasarjana UGM), pada 20 Januari 2025. Kunjungan yang diikuti oleh 68 mahasiswa ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, Guru Besar Filsafat Ilmu UIN Alauddin, dan  Dr. Muhammad Ali, Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam. “Lintas disiplin merupakan sebuah keniscayaan dalam studi agama, ” jelas Samsul Maarif, Ketua Program Studi ALB. “Sebagai sebuah isu, agama tidak pernah berdiri sendiri. Untuk memahaminya, butuh kajian dari berbagai disiplin,” lanjut dosen yang akrab dipanggil Anchu ini. Secara praktik, pengelolaan pengetahuan lintas disiplin di CRCS tecermin dalam kurikulum yang bermuara pada tiga klaster penelitian studi agama: Agama, Budaya, dan Alam; Relasi Antaragama; Agama dan Pendidikan Publik. Karakter lintas disiplin ini pula yang menjadi titik tolak CRCS dalam pengejawantahan tri dharma perguruan tinggi. Setiap penelitian yang ada di CRCS selalu dikaitkan dan dikembangkan dalam pengajaran maupun pendidikan publik.

Meskipun Indonesia telah merdeka secara fisik, konstruksi cisgender ala kolonial masih berkembang hingga saat ini. Ajaran keagamaan yang kian patriarkis turut merawatnya sampai kini.

Semasa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik agama dengan menjadikan ajaran di luar Kristen, Katolik, dan Islam sebagai geen goddienst atau nonagama (Yulianti, 2022). Politik agama tidak hanya memaksa masyarakat adat untuk mengikuti ajaran agama-agama yang diakui pemerintah, tetapi juga konstruksi gender yang dibawanya. Contohnya bisa kita lihat pada kasus komunitas bissu. Pemerintah kolonial menjadikan tradisi dan identitas seksual komunitas bissu sebagai “amoral”. Alhasil, komunitas tersebut menjadi objek utama konversi agama (Gouda, 1995).